Unit 10 dari 11, sekitar 30 menit
Produk halal dan penyelenggaraan haji
Dua urusan umat Islam yang diatur negara dibahas di unit ini. Pertama, jaminan produk halal: setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat diterbitkan BPJPH setelah pemeriksaan lembaga pemeriksa halal dan penetapan kehalalan oleh lembaga fatwa. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat memakai pernyataan halal. Kedua, penyelenggaraan haji dan umrah dikuasai pemerintah dengan pelibatan penyelenggara berizin, dan telah diubah terakhir dengan UU 14/2025. Unit ini menekankan siapa berwenang, bagaimana alurnya, dan apa akibat hukumnya.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kewajiban sertifikat halal, lembaga yang terlibat, dan alur sertifikasi menurut UU 33/2014.
- Membedakan peran BPJPH, LPH, dan lembaga fatwa serta kedudukan pelaku usaha mikro dan kecil.
- Menguraikan kerangka umum penyelenggaraan haji dan umrah, kedudukan pemerintah, dan perlindungan jamaah.
Yang dibahas
- Jaminan produk halal dan kewajiban sertifikat
- Bahan dan proses produk halal
- Alur sertifikasi halal
- Usaha mikro dan kecil, label, dan sanksi
- Penyelenggaraan haji dan umrah
- Perlindungan jamaah dan ta'min haji
- Contoh kasus: Katering rumahan Bu Ningsih
Contoh soal
Manakah yang tepat tentang kewajiban sertifikat halal menurut UU 33/2014?
- A. Hanya berlaku untuk makanan olahan buatan dalam negeri.
- B. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- C. Hanya berlaku bila konsumen memintanya.
- D. Hanya berlaku untuk produk berlabel makanan dan minuman.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 4 mencakup produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.
- B. Benar
- Itu bunyi Pasal 4 UU 33/2014.
- C. Kurang tepat
- Kewajiban berlaku tanpa menunggu permintaan konsumen.
- D. Kurang tepat
- Pasal 1 menyebut juga obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, dan rekayasa genetik.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- JPH
- Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- BPJPH
- Badan yang dibentuk Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.
- LPH
- Lembaga yang memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk.
- Auditor halal
- Orang yang memiliki kemampuan memeriksa kehalalan produk.
- Penyelia halal
- Orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal.
- Sidang Fatwa Halal
- Sidang lembaga fatwa yang menetapkan kehalalan produk.
- BPIH
- Biaya penyelenggaraan ibadah haji.
- Ta'min
- Asuransi syariah.
Dasar hukum
- UU 33/2014 Jaminan Produk Halal: Pasal 1, 4, 4A, 5, 6, 7, 17, 20, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 33A, 37, 38, 39, 41, 42
- UU 8/1999 Perlindungan Konsumen: Pasal 8
- UU 6/2023 Cipta Kerja
- UU 14/2025 perubahan ketiga Haji dan Umrah
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.