Unit 5 dari 11, sekitar 30 menit

Hukum Islam dalam tata hukum nasional

Hukum Islam masuk ke tata hukum nasional melalui tiga jalur. Jalur pertama adalah kelembagaan: peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dengan kewenangan atas perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Jalur kedua adalah pedoman hakim: KHI yang disebarluaskan dengan Inpres 1/1991. Jalur ketiga adalah legislasi yang bernuansa syariah, yaitu undang-undang seperti UU Wakaf, UU Pengelolaan Zakat, UU Perbankan Syariah, dan UU Jaminan Produk Halal. Ketiganya berbentuk hukum nasional: berlaku karena dibentuk menurut prosedur negara, sekalipun nilai dan konsepnya bersumber dari hukum Islam.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan kedudukan, struktur, dan kewenangan peradilan agama menurut UU 7/1989.
  • Menguraikan latar belakang, isi, dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hakim.
  • Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan bernuansa syariah dan membedakan norma agama dari norma hukum positif.

Yang dibahas

  1. Peradilan agama dalam kekuasaan kehakiman
  2. Kewenangan pengadilan agama
  3. Hukum acara dan upaya hukum
  4. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman
  5. Legislasi bernuansa syariah
  6. Batas dan cara membaca
  7. Contoh kasus: Perkawinan Dimas dan Aisyah tanpa akta

Contoh soal

Menurut Pasal 3 UU 7/1989, siapa puncak kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama?

  1. A. Pengadilan Tinggi Agama.
  2. B. Menteri Agama.
  3. C. Mahkamah Agung.
  4. D. Majelis Ulama Indonesia.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Pengadilan tinggi agama adalah tingkat banding, bukan puncak.
B. Kurang tepat
Menteri Agama bukan pelaku kekuasaan kehakiman.
C. Benar
Pasal 3 ayat (2) menyatakan puncaknya adalah Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.
D. Kurang tepat
MUI bukan lembaga peradilan.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Peradilan agama
Lingkungan peradilan negara bagi pencari keadilan beragama Islam mengenai perkara tertentu.
Kompilasi Hukum Islam
Himpunan rumusan hukum Islam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang dipakai sebagai pedoman hakim.
Itsbat nikah
Penetapan pengadilan agama tentang sahnya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
Prinsip syariah
Prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang berwenang menetapkan fatwa.
Wakif
Pihak yang mewakafkan harta bendanya.
Sertifikat halal
Bukti kehalalan produk yang diwajibkan bagi produk yang beredar di Indonesia.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.