Unit 5 dari 11, sekitar 30 menit
Hukum Islam dalam tata hukum nasional
Hukum Islam masuk ke tata hukum nasional melalui tiga jalur. Jalur pertama adalah kelembagaan: peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dengan kewenangan atas perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Jalur kedua adalah pedoman hakim: KHI yang disebarluaskan dengan Inpres 1/1991. Jalur ketiga adalah legislasi yang bernuansa syariah, yaitu undang-undang seperti UU Wakaf, UU Pengelolaan Zakat, UU Perbankan Syariah, dan UU Jaminan Produk Halal. Ketiganya berbentuk hukum nasional: berlaku karena dibentuk menurut prosedur negara, sekalipun nilai dan konsepnya bersumber dari hukum Islam.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan, struktur, dan kewenangan peradilan agama menurut UU 7/1989.
- Menguraikan latar belakang, isi, dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hakim.
- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan bernuansa syariah dan membedakan norma agama dari norma hukum positif.
Yang dibahas
- Peradilan agama dalam kekuasaan kehakiman
- Kewenangan pengadilan agama
- Hukum acara dan upaya hukum
- Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman
- Legislasi bernuansa syariah
- Batas dan cara membaca
- Contoh kasus: Perkawinan Dimas dan Aisyah tanpa akta
Contoh soal
Menurut Pasal 3 UU 7/1989, siapa puncak kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama?
- A. Pengadilan Tinggi Agama.
- B. Menteri Agama.
- C. Mahkamah Agung.
- D. Majelis Ulama Indonesia.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pengadilan tinggi agama adalah tingkat banding, bukan puncak.
- B. Kurang tepat
- Menteri Agama bukan pelaku kekuasaan kehakiman.
- C. Benar
- Pasal 3 ayat (2) menyatakan puncaknya adalah Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.
- D. Kurang tepat
- MUI bukan lembaga peradilan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Peradilan agama
- Lingkungan peradilan negara bagi pencari keadilan beragama Islam mengenai perkara tertentu.
- Kompilasi Hukum Islam
- Himpunan rumusan hukum Islam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang dipakai sebagai pedoman hakim.
- Itsbat nikah
- Penetapan pengadilan agama tentang sahnya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Prinsip syariah
- Prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang berwenang menetapkan fatwa.
- Wakif
- Pihak yang mewakafkan harta bendanya.
- Sertifikat halal
- Bukti kehalalan produk yang diwajibkan bagi produk yang beredar di Indonesia.
Dasar hukum
- UU 7/1989 Peradilan Agama: Pasal 2, 3, 4, 49, 54, 61, 62, 63
- Kompilasi Hukum Islam: Pasal 7
- UU 41/2004 Wakaf: Pasal 1
- UU 23/2011 Pengelolaan Zakat: Pasal 1
- UU 21/2008 Perbankan Syariah: Pasal 1, 55
- UU 33/2014 Jaminan Produk Halal: Pasal 4
- UU 11/2006 Pemerintahan Aceh
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.