Unit 6 dari 11, sekitar 32 menit
Hukum perkawinan Islam
Hukum perkawinan Islam di Indonesia dibaca dengan dua sumber sekaligus. UU 1/1974 menetapkan kerangka nasional: perkawinan sah menurut hukum agama masing-masing dan wajib dicatat. KHI Buku I menerjemahkan kerangka itu bagi orang Islam: perkawinan adalah akad yang sangat kuat, rukunnya lima, larangannya bersumber dari nasab, semenda, dan sesusuan, dan poligami dibatasi syarat dan izin pengadilan agama. Perceraian hanya sah di depan sidang pengadilan agama setelah upaya perdamaian gagal. Dengan membaca kedua sumber berdampingan, mahasiswa dapat melihat bagian mana yang berasal dari fikih dan bagian mana yang ditambahkan negara demi ketertiban.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian, tujuan, sahnya, dan pencatatan perkawinan menurut KHI dan UU 1/1974.
- Menguraikan rukun, syarat, dan larangan perkawinan beserta batas umur.
- Menerapkan ketentuan poligami dan putusnya perkawinan pada kasus sederhana.
Yang dibahas
- Pengertian dan tujuan perkawinan
- Sahnya perkawinan dan pencatatan
- Rukun, syarat, dan batas umur
- Larangan perkawinan
- Poligami
- Putusnya perkawinan dan harta bersama
- Contoh kasus: Izin poligami Yusuf
Contoh soal
Menurut Pasal 2 KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah ...
- A. Perjanjian perdata biasa yang dapat diakhiri sepihak kapan saja.
- B. Ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita tanpa akad.
- C. Akad yang sangat kuat (mitssaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- D. Kesepakatan keluarga kedua mempelai.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- KHI menyebutnya akad yang sangat kuat, bukan perjanjian biasa.
- B. Kurang tepat
- Ungkapan itu mendekati rumusan UU 1/1974; KHI menekankan akad.
- C. Benar
- Itulah bunyi Pasal 2: akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah.
- D. Kurang tepat
- Pasal itu tidak mendefinisikan perkawinan sebagai kesepakatan keluarga.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Mitssaqan ghalidzan
- Perjanjian yang kuat; istilah KHI untuk akad nikah.
- Mahar
- Pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang menjadi hak mempelai wanita.
- Wali nikah
- Laki-laki muslim, aqil, dan baligh yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita.
- Itsbat nikah
- Penetapan pengadilan agama tentang sahnya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Iddah
- Masa tunggu seorang wanita setelah putusnya perkawinan.
- Talak
- Pengakhiran perkawinan oleh suami di depan sidang pengadilan agama.
Dasar hukum
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 39
- Perma 5/2019 Dispensasi Kawin: Pasal 2, 12, 14
- Kompilasi Hukum Islam: Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 30, 39, 40, 44, 55, 56, 57, 70, 71, 97, 113, 114, 115, 116, 86
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.