Unit 5 dari 8, sekitar 35 menit
Kedudukan anak
Kedudukan anak ditentukan oleh perkawinan orang tuanya. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah adalah anak sah; suami hanya dapat menyangkalnya di pengadilan dengan membuktikan zina istri. Anak yang lahir di luar perkawinan menurut bunyi undang-undang hanya berhubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi sejak Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 ia juga berhubungan perdata dengan ayah yang terbukti sebagai ayah biologisnya. Pengakuan dan pengesahan mengubah kedudukan anak luar kawin. Pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, dengan penetapan pengadilan, dan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung. UU Perlindungan Anak mewajibkan orang tua mengasuh dan melindungi anak tanpa membedakan status hukumnya.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menentukan apakah seorang anak berkedudukan sebagai anak sah atau anak luar kawin menurut UU Perkawinan, KHI, dan KUHPerdata, serta akibat hukumnya.
- Menjelaskan pengingkaran anak, pengakuan, pengesahan, dan dampak Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya.
- Menerapkan syarat dan akibat pengangkatan anak menurut PP 54/2007 serta kewajiban orang tua menurut UU Perlindungan Anak.
Yang dibahas
- Anak sah dan pembuktian asal-usulnya
- Penyangkalan anak oleh suami
- Anak luar kawin dan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010
- Pengakuan dan pengesahan anak
- Pengangkatan anak menurut PP 54/2007
- Akibat pengangkatan anak dalam tiga sistem hukum
- Kekuasaan orang tua dan perlindungan anak
- Contoh kasus: Anak dari perkawinan siri
Contoh soal
Galang dan Wening menikah secara sah pada Januari. Galang meninggal dunia pada Juni, dan anak mereka, Bintang, lahir pada September. Bagaimana kedudukan Bintang?
- A. Anak luar kawin, karena saat Bintang lahir perkawinan orang tuanya sudah putus.
- B. Anak sah, karena ia lahir sebagai akibat perkawinan yang sah antara Galang dan Wening.
- C. Anak sah hanya bila keluarga Galang mengakuinya di hadapan pegawai pencatatan sipil.
- D. Anak sah hanya bila Wening memperoleh penetapan pengadilan tentang asal-usul anak.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 42 UU Perkawinan tidak hanya mencakup anak yang lahir dalam perkawinan, tetapi juga anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.
- B. Benar
- Benar. Bintang dikandung selama perkawinan dan lahir setelah perkawinan putus karena kematian, sehingga memenuhi jalan kedua Pasal 42.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Pengakuan adalah lembaga untuk anak luar kawin; anak sah tidak memerlukan pengakuan keluarga ayahnya.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Penetapan asal-usul diperlukan bila akta kelahiran tidak ada; ia bukan syarat kedudukan anak sah.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Anak sah
- Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- Anak luar kawin
- Anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- Penyangkalan anak
- Gugatan suami ke pengadilan untuk menyatakan anak yang dilahirkan istrinya bukan anak sahnya.
- Li'an
- Sumpah timbal balik suami dan istri di Pengadilan Agama atas tuduhan zina atau pengingkaran anak, yang memutus perkawinan untuk selamanya.
- Pengakuan anak
- Pernyataan seseorang bahwa ia orang tua dari anak luar kawin, yang menimbulkan hubungan perdata di antara mereka.
- Pengesahan anak
- Perubahan kedudukan anak luar kawin menjadi anak sah karena perkawinan orang tuanya setelah pengakuan.
- Pengangkatan anak
- Perbuatan hukum yang mengalihkan anak ke lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan tanpa memutus hubungan darah.
- Wasiat wajibah
- Wasiat yang diberikan pengadilan berdasarkan Pasal 209 KHI kepada anak angkat atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, paling banyak sepertiga.
Dasar hukum
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 55, 66
- UUD 1945: Pasal 28B
- Kompilasi Hukum Islam: Pasal 53, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 125, 126, 127, 128, 162, 171, 186, 209
- KUHPerdata: Pasal 250, 251, 272, 274, 277, 280, 281, 283, 284, 287
- PP 54/2007 Pengangkatan Anak: Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 20
- UU 23/2002 Perlindungan Anak: Pasal 1, 2, 7, 14, 21, 26, 30, 31, 39, 40, 79
- UU 23/2006 Adminduk: Pasal 47, 49, 50
- UU 7/1989 Peradilan Agama: Pasal 49
- UU 12/2006 Kewarganegaraan: Pasal 5, 21
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.