Unit 1 dari 8, sekitar 35 menit

Tiga sistem hukum keluarga dan waris

Hukum keluarga dan waris Indonesia bersumber pada tiga sistem: hukum perdata barat (BW), hukum Islam, dan hukum adat. Perkawinan sudah diatur satu undang-undang, tetapi sahnya tetap diukur dengan hukum agama masing-masing. Waris belum diunifikasi. Bagi orang Islam berlaku hukum waris Islam dan perkaranya diperiksa pengadilan agama, tanpa pilihan hukum sejak 2006. Bagi bukan muslim berlaku BW atau hukum adat, tergantung asal hukum keluarganya, dan perkaranya diperiksa pengadilan negeri. Di Aceh, Mahkamah Syar'iyah menjalankan kewenangan peradilan agama. Sengketa milik atas harta warisan dengan pihak bukan muslim harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan dasar berlakunya hukum perdata barat, hukum Islam, dan hukum adat dalam bidang keluarga dan waris.
  • Menentukan hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang dalam perkara perkawinan dan waris dengan memakai titik taut agama, asal hukum keluarga, dan objek sengketa.
  • Menilai ruang pilihan hukum yang tersisa bagi para pihak setelah perubahan UU Peradilan Agama.

Yang dibahas

  1. Mengapa ada tiga sistem
  2. Dasar berlakunya hukum perdata barat
  3. Dasar berlakunya hukum Islam
  4. Dasar berlakunya hukum adat
  5. Menentukan hukum yang berlaku dan pilihan hukum
  6. Kewenangan pengadilan dalam perkara keluarga dan waris
  7. Contoh kasus: Warisan Pak Yohanes dan ruko di Pontianak

Contoh soal

Seorang mahasiswa berkata, "Sejak UU 1/1974, hukum keluarga dan waris di Indonesia sudah seragam." Bagian mana yang keliru?

  1. A. Tidak ada yang keliru, karena UU Perkawinan berlaku untuk semua warga negara.
  2. B. Hanya bagian perkawinan, karena perkawinan masih diatur BW bagi keturunan Tionghoa.
  3. C. Waris tidak pernah diunifikasi, dan perkawinan pun diunifikasi dengan mengacu pada hukum agama masing-masing.
  4. D. Waris sudah diunifikasi oleh KHI, sedangkan perkawinan belum.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru. UU Perkawinan hanya mengatur perkawinan, dan itu pun menyerahkan sahnya kepada hukum agama masing-masing.
B. Kurang tepat
Keliru. Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan aturan BW tentang perkawinan tidak berlaku sejauh sudah diatur undang-undang itu, bagi siapa pun.
C. Benar
Benar. Tidak ada undang-undang waris nasional, sedangkan sahnya perkawinan tetap diukur menurut hukum agama dan kepercayaan para pihak.
D. Kurang tepat
Keliru. KHI hanya dipakai bagi orang Islam, sehingga ia tidak menyatukan hukum waris semua warga negara.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Pluralisme hukum
Keadaan ketika beberapa sistem hukum berlaku berdampingan bagi kelompok yang berbeda dalam satu negara.
Unifikasi
Penyatuan hukum sehingga satu aturan berlaku bagi semua warga negara.
Titik taut
Faktor, seperti agama atau asal hukum keluarga, yang menunjuk hukum mana yang berlaku atas suatu peristiwa.
Pilihan hukum
Kesempatan para pihak menentukan sendiri hukum yang berlaku atas hubungan mereka.
Asas personalitas keislaman
Asas bahwa kewenangan pengadilan agama bergantung pada keislaman para pihak dalam perkara tertentu.
Kompetensi absolut
Pembagian wewenang mengadili antarlingkungan peradilan, yang tidak dapat diubah oleh kesepakatan para pihak.
Mahkamah Syar'iyah
Pengadilan syariat Islam di Aceh yang menjalankan kewenangan peradilan agama dan sebagian kewenangan peradilan umum.
Titik singgung kewenangan
Keadaan ketika satu perkara menyentuh wewenang dua lingkungan peradilan, misalnya sengketa milik dalam perkara waris.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.