Unit 1 dari 8, sekitar 35 menit
Tiga sistem hukum keluarga dan waris
Hukum keluarga dan waris Indonesia bersumber pada tiga sistem: hukum perdata barat (BW), hukum Islam, dan hukum adat. Perkawinan sudah diatur satu undang-undang, tetapi sahnya tetap diukur dengan hukum agama masing-masing. Waris belum diunifikasi. Bagi orang Islam berlaku hukum waris Islam dan perkaranya diperiksa pengadilan agama, tanpa pilihan hukum sejak 2006. Bagi bukan muslim berlaku BW atau hukum adat, tergantung asal hukum keluarganya, dan perkaranya diperiksa pengadilan negeri. Di Aceh, Mahkamah Syar'iyah menjalankan kewenangan peradilan agama. Sengketa milik atas harta warisan dengan pihak bukan muslim harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan dasar berlakunya hukum perdata barat, hukum Islam, dan hukum adat dalam bidang keluarga dan waris.
- Menentukan hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang dalam perkara perkawinan dan waris dengan memakai titik taut agama, asal hukum keluarga, dan objek sengketa.
- Menilai ruang pilihan hukum yang tersisa bagi para pihak setelah perubahan UU Peradilan Agama.
Yang dibahas
- Mengapa ada tiga sistem
- Dasar berlakunya hukum perdata barat
- Dasar berlakunya hukum Islam
- Dasar berlakunya hukum adat
- Menentukan hukum yang berlaku dan pilihan hukum
- Kewenangan pengadilan dalam perkara keluarga dan waris
- Contoh kasus: Warisan Pak Yohanes dan ruko di Pontianak
Contoh soal
Seorang mahasiswa berkata, "Sejak UU 1/1974, hukum keluarga dan waris di Indonesia sudah seragam." Bagian mana yang keliru?
- A. Tidak ada yang keliru, karena UU Perkawinan berlaku untuk semua warga negara.
- B. Hanya bagian perkawinan, karena perkawinan masih diatur BW bagi keturunan Tionghoa.
- C. Waris tidak pernah diunifikasi, dan perkawinan pun diunifikasi dengan mengacu pada hukum agama masing-masing.
- D. Waris sudah diunifikasi oleh KHI, sedangkan perkawinan belum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. UU Perkawinan hanya mengatur perkawinan, dan itu pun menyerahkan sahnya kepada hukum agama masing-masing.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan aturan BW tentang perkawinan tidak berlaku sejauh sudah diatur undang-undang itu, bagi siapa pun.
- C. Benar
- Benar. Tidak ada undang-undang waris nasional, sedangkan sahnya perkawinan tetap diukur menurut hukum agama dan kepercayaan para pihak.
- D. Kurang tepat
- Keliru. KHI hanya dipakai bagi orang Islam, sehingga ia tidak menyatukan hukum waris semua warga negara.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pluralisme hukum
- Keadaan ketika beberapa sistem hukum berlaku berdampingan bagi kelompok yang berbeda dalam satu negara.
- Unifikasi
- Penyatuan hukum sehingga satu aturan berlaku bagi semua warga negara.
- Titik taut
- Faktor, seperti agama atau asal hukum keluarga, yang menunjuk hukum mana yang berlaku atas suatu peristiwa.
- Pilihan hukum
- Kesempatan para pihak menentukan sendiri hukum yang berlaku atas hubungan mereka.
- Asas personalitas keislaman
- Asas bahwa kewenangan pengadilan agama bergantung pada keislaman para pihak dalam perkara tertentu.
- Kompetensi absolut
- Pembagian wewenang mengadili antarlingkungan peradilan, yang tidak dapat diubah oleh kesepakatan para pihak.
- Mahkamah Syar'iyah
- Pengadilan syariat Islam di Aceh yang menjalankan kewenangan peradilan agama dan sebagian kewenangan peradilan umum.
- Titik singgung kewenangan
- Keadaan ketika satu perkara menyentuh wewenang dua lingkungan peradilan, misalnya sengketa milik dalam perkara waris.
Dasar hukum
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 2, 63, 37, 66
- UU 7/1989 Peradilan Agama: Pasal 2, 3A, 49, 50, 107
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 5, 10, 25, 50
- UU 11/2006 Pemerintahan Aceh: Pasal 128
- UU 2/1986 Peradilan Umum: Pasal 50
- Kompilasi Hukum Islam: Pasal 171, 172, 183
- KUHPerdata: Pasal 26, 830, 874
- UUD 1945: Pasal 18B, 24, 28I
- Inpres 1/1991
- UU 3/2006 perubahan Peradilan Agama
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.