Unit 2 dari 8, sekitar 40 menit
Perkawinan
Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan wajib dicatat: di KUA bagi orang Islam, di kantor catatan sipil bagi lainnya. Syarat materiilnya meliputi persetujuan kedua calon, izin orang tua bagi yang belum 21 tahun, usia minimal 19 tahun, dan tidak adanya larangan. Asasnya monogami; poligami hanya dengan izin pengadilan setelah alasan dan syaratnya terbukti. Perkawinan campuran kini berarti perkawinan beda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama tidak dapat dicatat lewat penetapan pengadilan sejak SEMA 2/2023. Dispensasi bagi calon di bawah 19 tahun hanya diberikan pengadilan dengan alasan sangat mendesak, dengan memeriksa kepentingan terbaik anak menurut Perma 5/2019.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menguraikan syarat sah dan syarat pencatatan perkawinan menurut UU Perkawinan, PP 9/1975, dan KHI.
- Menerapkan aturan poligami, perkawinan campuran, perkawinan beda agama, dan dispensasi kawin pada kasus.
- Membandingkan pandangan tentang kedudukan pencatatan dan tentang perkawinan beda agama setelah SEMA 2/2023.
Yang dibahas
- Arti dan sahnya perkawinan
- Syarat materiil dan larangan perkawinan
- Pencatatan perkawinan
- Asas monogami dan izin poligami
- Perkawinan campuran
- Perkawinan beda agama
- Dispensasi kawin
- Contoh kasus: Rencana perkawinan kedua Pak Gunadi
Contoh soal
Apa perbedaan pokok ukuran sahnya perkawinan menurut BW dan menurut UU Perkawinan?
- A. BW mensyaratkan upacara agama, sedangkan UU Perkawinan cukup pencatatan sipil.
- B. BW mengesampingkan syarat agama, sedangkan UU Perkawinan menggantungkan sahnya pada hukum agama dan kepercayaan.
- C. Keduanya sama-sama menggantungkan sahnya pada pencatatan.
- D. UU Perkawinan menetapkan syarat sah sendiri yang menggantikan hukum agama.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Justru sebaliknya: BW memandang perkawinan hanya dari sisi perdata.
- B. Benar
- Benar. Pasal 26 BW memandang perkawinan hanya sebagai hubungan perdata, sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyerahkan sahnya kepada hukum agama.
- C. Kurang tepat
- Keliru. UU Perkawinan memisahkan sahnya perkawinan dalam ayat (1) dari pencatatan dalam ayat (2).
- D. Kurang tepat
- Keliru. UU Perkawinan menambahkan syarat, tetapi ukuran sahnya tetap hukum agama dan kepercayaan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Rukun nikah
- Unsur yang membentuk akad nikah menurut hukum Islam, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab dan kabul.
- Pencatatan perkawinan
- Pendaftaran perkawinan oleh pegawai pencatat negara yang menghasilkan akta perkawinan sebagai alat bukti.
- Isbat nikah
- Penetapan pengadilan agama tentang sahnya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Asas monogami
- Asas bahwa pada dasarnya seorang suami hanya mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya seorang suami.
- Izin poligami
- Izin pengadilan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang setelah alasan dan syarat undang-undang terbukti.
- Perkawinan campuran
- Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
- Dispensasi kawin
- Izin pengadilan bagi calon yang belum berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
- Kepentingan terbaik bagi anak
- Ukuran yang mewajibkan setiap tindakan mempertimbangkan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, dan tumbuh kembang anak.
Dasar hukum
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 56, 57, 58, 59, 60, 61
- PP 9/1975 pelaksanaan UU Perkawinan: Pasal 2, 3, 6, 10, 11, 41, 43, 44
- Kompilasi Hukum Islam: Pasal 4, 7, 14, 40, 44, 55, 56, 58, 6
- UU 23/2006 Adminduk: Pasal 34, 35, 36, 37
- UU 12/2006 Kewarganegaraan: Pasal 19, 26
- Perma 5/2019 Dispensasi Kawin: Pasal 2, 6, 7, 12, 13, 14
- UU 23/2002 Perlindungan Anak: Pasal 26
- UU 12/2022 TPKS: Pasal 10
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 402
- KUHPerdata: Pasal 26, 27
- UU 16/2019 perubahan Perkawinan
- SEMA 2/2023 Perkawinan Beda Agama
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.