Unit 3 dari 8, sekitar 35 menit
Harta perkawinan
Perkawinan menurut UU Perkawinan tidak mencampur seluruh harta suami istri. Hanya harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama, dan atas harta itu suami atau istri bertindak dengan persetujuan pasangannya. Harta bawaan serta hadiah dan warisan tetap dikuasai masing-masing. Ketika perkawinan putus, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing; bagi orang Islam, janda atau duda mendapat seperdua. Calon suami istri dapat menyimpang dari pola ini dengan perjanjian perkawinan. Sejak Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, perjanjian itu juga boleh dibuat selama perkawinan, disahkan oleh pegawai pencatat atau notaris, dan diubah atas persetujuan bersama, asalkan pihak ketiga tidak dirugikan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menggolongkan harta suami istri menjadi harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan pribadi menurut Pasal 35 UU Perkawinan dan KHI, lalu menentukan siapa yang berwenang bertindak atasnya.
- Menerapkan aturan pembagian harta bersama ketika perkawinan putus, termasuk dalam perkawinan poligami.
- Menjelaskan syarat, isi, dan akibat perjanjian perkawinan, serta perubahan yang dibawa Putusan MK 69/PUU-XIII/2015.
Yang dibahas
- Dua pola harta perkawinan dan pengertian harta bersama
- Harta bawaan dan harta perolehan pribadi
- Bertindak atas harta bersama dan tanggung jawab utang
- Pembagian harta bersama ketika perkawinan putus
- Perjanjian perkawinan menurut bunyi asli undang-undang
- Perjanjian perkawinan setelah Putusan MK 69/PUU-XIII/2015
- Contoh kasus: Ruko di Medan
Contoh soal
Selama perkawinan, Bu Ratih membeli mobil dari honor desainnya sendiri dan mendaftarkannya atas namanya. Suaminya, Pak Dimas, tidak ikut membayar. Mereka tidak membuat perjanjian perkawinan. Apa kedudukan mobil itu?
- A. Milik pribadi Bu Ratih, karena dibeli dari penghasilannya dan atas namanya.
- B. Harta bersama, karena diperoleh selama perkawinan dari hasil usaha.
- C. Harta bawaan Bu Ratih, karena honor itu berasal dari keahlian yang ia miliki sebelum menikah.
- D. Milik bersama hanya bila Pak Dimas membuktikan ia ikut membayar cicilan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 35 ayat (1) tidak membedakan siapa yang menghasilkan uangnya, dan KHI menegaskan harta bersama tidak tergantung nama pemegang.
- B. Benar
- Benar. Kedua unsur Pasal 35 ayat (1) terpenuhi, dan nama di dokumen kendaraan tidak mengubah golongannya.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Harta bawaan adalah harta yang sudah ada saat perkawinan dimulai, bukan hasil keahlian yang diperoleh sesudahnya.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Harta bersama tidak menuntut kontribusi uang dari kedua pihak; perolehan selama perkawinan sudah cukup.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Harta bersama
- Harta yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu terdaftar.
- Harta bawaan
- Harta yang sudah dimiliki suami atau istri ketika perkawinan dimulai dan tetap dikuasai masing-masing.
- Harta perolehan pribadi
- Harta yang diterima suami atau istri selama perkawinan sebagai hadiah atau warisan dan tetap dikuasai penerimanya.
- Persatuan harta bulat
- Pola KUHPerdata yang menyatukan seluruh harta dan utang suami istri sejak perkawinan, kecuali diperjanjikan lain.
- Perjanjian perkawinan
- Perjanjian tertulis suami istri yang mengatur harta perkawinan atau hal lain, disahkan pegawai pencatat atau notaris.
- Gono-gini
- Sebutan adat Jawa untuk harta bersama, yang di Aceh dikenal sebagai harta seuharkat.
- Sita jaminan harta bersama
- Penyitaan atas permintaan suami atau istri untuk mencegah harta bersama dihabiskan pasangannya, yang dapat diminta tanpa gugatan cerai.
Dasar hukum
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 29, 31, 35, 36, 37, 65, 66
- Kompilasi Hukum Islam: Pasal 1, 45, 47, 48, 50, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
- KUHPerdata: Pasal 119, 120, 121, 124, 128, 139, 147, 149, 152, 186
- UU 5/1960 UUPA: Pasal 21, 36
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.