Unit 7 dari 14, sekitar 35 menit
Hubungan kerja dan perjanjian kerja
Hubungan kerja lahir dari perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Perjanjian itu sah bila ada kesepakatan, kecakapan, pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang halal; cacat pada dua syarat pertama membuatnya dapat dibatalkan, cacat pada dua syarat terakhir membuatnya batal demi hukum. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) atau tidak tertentu (PKWTT). PKWT wajib tertulis berbahasa Indonesia, paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 1 tahun, hanya untuk pekerjaan yang tidak tetap, dan tidak boleh memuat masa percobaan. PKWT yang melanggar syarat tertentu menjadi PKWTT demi hukum.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan hubungan antara perjanjian kerja dan hubungan kerja serta syarat sah perjanjian kerja menurut UU 27/2026.
- Membedakan perjanjian kerja waktu tertentu dari perjanjian kerja waktu tidak tertentu beserta batas, bentuk, dan akibat pelanggarannya.
- Menganalisis keabsahan klausul masa percobaan, penahanan ijazah, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada suatu kasus.
Yang dibahas
- Perjanjian kerja sebagai sumber hubungan kerja
- Syarat sah perjanjian kerja
- Isi perjanjian tertulis dan larangan menahan ijazah
- PKWT, batas waktu, bentuk, dan bahasa
- Jenis pekerjaan, akibat pelanggaran, dan kompensasi PKWT
- PKWTT, masa percobaan, dan berakhirnya perjanjian kerja
- Contoh kasus: Kontrak berantai di toko roti
Contoh soal
Dewi bekerja di toko milik Pak Anwar tanpa surat apa pun. Ia datang tiap hari, menerima upah mingguan, dan menjalankan perintah Pak Anwar. Apakah ada hubungan kerja?
- A. Tidak ada, karena tidak ada perjanjian tertulis yang ditandatangani.
- B. Ada, karena perjanjian kerja dapat lisan dan unsur pekerjaan, upah, serta perintah terpenuhi.
- C. Tidak ada, karena upah mingguan bukan upah menurut undang-undang.
- D. Ada, tetapi hanya setelah Dewi diangkat tertulis oleh pemerintah daerah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 74 ayat (1) membolehkan perjanjian kerja lisan; tulisan bukan syarat adanya hubungan kerja.
- B. Benar
- Pasal 73 menyatakan hubungan kerja terjadi karena perjanjian kerja, dan Pasal 74 ayat (1) membolehkan perjanjian lisan.
- C. Kurang tepat
- Jangka pembayaran upah tidak menentukan ada atau tidaknya hubungan kerja.
- D. Kurang tepat
- Tidak ada syarat pengangkatan oleh pemerintah daerah bagi hubungan kerja swasta.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perjanjian kerja
- Kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja yang melahirkan hubungan kerja.
- PKWT
- Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu.
- PKWTT
- Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, tanpa batas waktu berakhir yang ditetapkan sejak awal.
- Batal demi hukum
- Keadaan perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal.
- Dapat dibatalkan
- Keadaan perjanjian tetap berlaku sampai dibatalkan oleh pihak yang berhak.
- Masa percobaan
- Masa awal pada PKWTT, paling lama 3 bulan, untuk menilai pekerja sebelum diangkat tetap.
- Uang kompensasi
- Uang yang wajib dibayar pemberi kerja saat PKWT berakhir sesuai masa kerja.
Dasar hukum
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 1, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94
- PP 35/2021 PKWT, alih daya, waktu kerja, PHK: Pasal 8
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.