Hukum Ketenagakerjaan
Setelah selesai, kamu mampu menjelaskan rezim ketenagakerjaan berdasarkan UU 27/2026, menganalisis keabsahan perjanjian kerja dan hak-hak pekerja, menghitung hak akibat PHK, serta menentukan jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
14 unit · semester 3–6
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Perdata
Gratis untuk mulai. Masuk dengan akun Google.
Daftar unit
Unit 1
berlaku bagi setiap orang yang bekerja dengan upah atau imbalan dari pemberi kerja (Pasal 1–2); asas dan tujuan (Pasal 3–5); perjalanan dari UU 13/2003, UU Cipta Kerja, Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, hingga UU 27/2026.
Masuk untuk mulaiUnit 4
Penempatan dan perluasan kesempatan kerja
penempatan dalam negeri (Pasal 42–53), perluasan kesempatan kerja (Pasal 54–57); penempatan ke luar negeri diatur UU 18/2017.
Masuk untuk mulaiUnit 5
Tenaga kerja sektor informal dan pekerja rumah tangga
Pasal 58–61 (upah layak, penyelesaian perselisihan, jaminan sosial dengan bantuan iuran); UU 2/2026.
Masuk untuk mulaiUnit 7
Hubungan kerja dan perjanjian kerja
Pasal 73–94: syarat sah (Pasal 75); PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82); wajib tertulis berbahasa Indonesia (Pasal 83); PKWT tidak tertulis menjadi PKWTT (Pasal 85); larangan masa percobaan (Pasal 86); jenis pekerjaan yang boleh PKWT (Pasal 87).
Masuk untuk mulaiUnit 8
Pasal 95–101; masa penyesuaian 1 tahun (Pasal 306, 308–309). Permenaker 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya (30 April 2026) disusun berdasarkan UU 13/2003 dan PP 35/2021, jadi hanya dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 (Pasal 310).
Masuk untuk mulaiUnit 9
kemitraan termasuk platform digital, hak atas penghasilan layak, K3, dan jaminan sosial (Pasal 102–103); kompensasi saat berakhir (Pasal 251).
Masuk untuk mulaiUnit 10
mulai Pasal 104: kuota penyandang disabilitas 2% untuk instansi pemerintah dan BUMN/BUMD serta 1% untuk perusahaan (Pasal 105), larangan mempekerjakan anak dan pengecualiannya (Pasal 106–107), perempuan, waktu kerja dan istirahat, K3.
Masuk untuk mulaiUnit 11
kebijakan pengupahan (Pasal 134), prinsip upah dan upah setara (Pasal 135), satuan upah (Pasal 136), upah minimum termasuk upah minimum sektoral (Pasal 137); jaminan sosial (UU 40/2004, UU 24/2011).
Masuk untuk mulaiUnit 12
Pasal 165–226: serikat pekerja (UU 21/2000), peraturan perusahaan, PKB, lembaga kerja sama, mogok kerja, penutupan perusahaan (Pasal 222–226).
Masuk untuk mulaiUnit 13
Pasal 227–253: kewajiban mencegah PHK (Pasal 228); uang pesangon, UPMK, UPH (Pasal 232); uang pisah (Pasal 233); komponen upah dasar perhitungan (Pasal 234); usaha mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan (Pasal 250); dana cadangan pesangon (Pasal 253); hak pekerja sebagai utang yang didahulukan (Pasal 299).
Masuk untuk mulaiUnit 14
Penyelesaian perselisihan, pengawasan, sanksi
PPHI (UU 2/2004) dan peralihan perkara (Pasal 300); pengawasan oleh unit kementerian di pusat dan daerah (Pasal 257–266, peralihan Pasal 302–303); penyidikan (Pasal 267); ketentuan pidana dengan kategori denda KUHP (Pasal 268–298).
Masuk untuk mulai
Dasar hukum
- UU 1/1970 Keselamatan Kerjateks resmi ↗
- UU 21/2000 Serikat Pekerjateks resmi ↗
- UU 2/2004 PPHIteks resmi ↗
- UU 40/2004 SJSNteks resmi ↗
- Permenaker 7/2026 Pekerjaan Alih Dayateks resmi ↗
- UU 24/2011 BPJSteks resmi ↗
- UU 8/2016 Penyandang Disabilitasteks resmi ↗
- UU 18/2017 Pelindungan Pekerja Migranteks resmi ↗
- UU 6/2023 Cipta Kerjateks resmi ↗
- UU 2/2026 Pelindungan Pekerja Rumah Tanggateks resmi ↗
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaanteks resmi ↗
- PP 35/2021 PKWT, alih daya, waktu kerja, PHKteks resmi ↗
- UU 13/2003 Ketenagakerjaantidak berlaku ↗
Teks resmi di Justisio. Peraturan yang tidak berlaku dipakai sebagai pembanding.