Unit 14 dari 14, sekitar 40 menit
Penyelesaian perselisihan, pengawasan, sanksi
Perselisihan hubungan industrial selalu dimulai dari perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja, lalu dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan untuk mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, dan baru kemudian ke Pengadilan Hubungan Industrial. Di luar sengketa, negara mengawasi lewat pengawas ketenagakerjaan yang kompeten dan independen, yang juga dapat menjadi penyidik pegawai negeri sipil di bawah koordinasi Polri. UU 27/2026 memuat ketentuan pidana dengan denda dalam kategori KUHP dan mengatur peralihan perkara serta pengawas dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan jenis perselisihan hubungan industrial dan urutan jalur penyelesaiannya.
- Menguraikan kewenangan pengawas dan penyidik ketenagakerjaan menurut UU 27/2026.
- Menerapkan ketentuan pidana, kategori denda, dan hubungan sanksi administratif dengan pidana pada kasus.
Yang dibahas
- Jenis perselisihan dan perundingan bipartit
- Mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial
- Pengawasan ketenagakerjaan
- Penyidikan pidana ketenagakerjaan
- Ketentuan pidana dan kategori denda
- Pidana, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan
- Contoh kasus: Upah di bawah minimum dan PHK balasan
Contoh soal
Serikat dan pengusaha tidak sepakat tentang besarnya kenaikan upah dalam PKB yang akan dibuat. Jenis perselisihan apa ini menurut Pasal 1 UU 2/2004?
- A. Perselisihan hak.
- B. Perselisihan kepentingan.
- C. Perselisihan pemutusan hubungan kerja.
- D. Perselisihan antar serikat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Hak belum ada karena syarat kerja baru hendak dibuat; yang ada adalah perbedaan kepentingan.
- B. Benar
- Perselisihan tentang pembuatan atau perubahan syarat kerja termasuk perselisihan kepentingan.
- C. Kurang tepat
- Tidak ada pengakhiran hubungan kerja dalam kasus ini.
- D. Kurang tepat
- Pihak yang berselisih adalah serikat dan pengusaha, bukan dua serikat.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perselisihan hak
- Perselisihan karena tidak dipenuhinya hak akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan.
- Perselisihan kepentingan
- Perselisihan karena tidak sepakat tentang pembuatan atau perubahan syarat kerja.
- Mediasi
- Penyelesaian perselisihan lewat musyawarah yang ditengahi mediator pegawai instansi ketenagakerjaan.
- Arbitrase
- Penyelesaian di luar pengadilan lewat kesepakatan tertulis yang putusannya mengikat dan final.
- Pengawas ketenagakerjaan
- Pejabat yang menegakkan peraturan ketenagakerjaan dan dapat menjadi penyidik pegawai negeri sipil.
- Kategori denda
- Tingkatan denda maksimum dalam KUHP, dari kategori I sampai VIII.
Dasar hukum
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 210, 257, 258, 259, 262, 264, 265, 267, 287, 288, 290, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 296
- UU 2/2004 PPHI: Pasal 1, 3, 4, 56, 13
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 79, 45
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.