Unit 13 dari 14, sekitar 40 menit
PHK dan hak-haknya
PHK adalah jalan terakhir. Semua pihak wajib mencegahnya lewat sepuluh tahapan, dan bila tidak terhindarkan harus dirundingkan secara bipartit paling lama 30 hari kerja. Bila gagal, PHK hanya dapat dilakukan setelah penetapan lembaga penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap; PHK tanpa kesepakatan atau penetapan batal demi hukum. Sepuluh alasan PHK dilarang, sedangkan alasan yang diperbolehkan tercantum dalam Pasal 231. Besaran hak dihitung dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan tabel pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang dikalikan pengali sesuai alasan PHK, ditambah uang penggantian hak dan, pada alasan tertentu, uang pisah.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kewajiban mencegah PHK, tahapan pencegahan, dan prosedur PHK menurut UU 27/2026.
- Menganalisis alasan PHK yang dilarang dan yang diperbolehkan beserta akibat hukumnya.
- Menghitung uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah.
Yang dibahas
- Cakupan PHK dan kewajiban mencegahnya
- Prosedur PHK: bipartit, penetapan, dan batal demi hukum
- Alasan yang dilarang menjadi dasar PHK
- Alasan PHK yang diperbolehkan dan akibatnya pada jalur penetapan
- Uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan uang pisah
- Pengali menurut alasan PHK, usaha mikro dan kecil, dan dana cadangan
- Contoh kasus: PHK karena kehamilan
Contoh soal
Manakah yang termasuk tahapan pencegahan PHK menurut Pasal 228 ayat (2)?
- A. Langsung memberhentikan pekerja yang masa kerjanya paling singkat.
- B. Mengurangi lembur, jam kerja, atau jumlah sif.
- C. Menurunkan upah seluruh pekerja ke upah minimum.
- D. Menutup perusahaan sementara tanpa membayar upah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Tahapan pencegahan justru bertujuan menghindari pemberhentian.
- B. Benar
- Tahapan a sampai d meliputi pengurangan lembur, sif, serta jam atau hari kerja.
- C. Kurang tepat
- Yang disebut hanya penyesuaian upah dan fasilitas pekerja tingkat manajerial.
- D. Kurang tepat
- Penutupan tanpa upah bukan tahapan pencegahan dan bertentangan dengan Pasal 225.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pemutusan hubungan kerja
- Berakhirnya hubungan kerja karena alasan tertentu yang diatur undang-undang.
- Uang pesangon
- Uang yang dibayar pemberi kerja pada PHK, dihitung dari masa kerja dan pengali menurut alasan PHK.
- Uang penghargaan masa kerja
- Uang atas masa kerja yang mulai diberikan pada masa kerja 3 tahun.
- Uang penggantian hak
- Hak seperti cuti tahunan yang belum diambil dan biaya pulang.
- Uang pisah
- Uang yang diberikan pada PHK karena alasan tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan.
- Dana cadangan pesangon
- Dana yang wajib disediakan pengusaha sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Dasar hukum
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 299
- PP 35/2021 PKWT, alih daya, waktu kerja, PHK: Pasal 40, 44, 45, 47, 52, 56, 48, 55, 43
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.