Unit 3 dari 14, sekitar 30 menit
Pelatihan kerja dan pemagangan
UU 27/2026 mengatur pelatihan kerja untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi pencari kerja serta pekerja. Penyelenggaranya lembaga pemerintah, swasta, atau perusahaan, dengan syarat tenaga pelatih tersertifikasi, kurikulum, sarana, dan dana. Kompetensi diakui lewat sertifikasi. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan yang memadukan praktik kerja dengan bimbingan mentor. Pesertanya pencari kerja, bukan pekerja, dan hubungannya bukan hubungan kerja. Pemagangan wajib berdasarkan perjanjian tertulis, paling lama 6 bulan; tanpa perjanjian, pesertanya dianggap pekerja perusahaan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan arah, penyelenggara, dan persyaratan pelatihan kerja menurut UU 27/2026.
- Membedakan pelatihan kerja dari pemagangan dan menunjukkan mengapa pemagangan bukan hubungan kerja.
- Menganalisis keabsahan suatu pemagangan dari ada tidaknya perjanjian tertulis dan terpenuhinya hak peserta.
Yang dibahas
- Arah dan penyelenggara pelatihan kerja
- Persyaratan, izin, dan sanksi penyelenggara
- Hak atas pelatihan, tanggung jawab pemberi kerja, dan sertifikasi
- Pemagangan, bukan hubungan kerja
- Perjanjian, hak, batas waktu, dan pemagangan di luar negeri
- Pembinaan, pendanaan, dan sistem pelatihan nasional
- Contoh kasus: "Magang" sepuluh jam di gudang
Contoh soal
PT Samudra Boga Nusantara membuka unit pelatihan di dalam perusahaannya dan menerima pekerja dari restoran mitra. Apa kewajiban administratif unit itu menurut UU 27/2026?
- A. Memperoleh perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat seperti lembaga asing.
- B. Mendaftarkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
- C. Tidak perlu apa pun karena hanya melayani pekerjanya sendiri.
- D. Mendapat akreditasi lebih dulu sebelum boleh menyelenggarakan pelatihan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dikaitkan dengan lembaga swasta bermodal asing, bukan unit pelatihan perusahaan.
- B. Benar
- Pasal 21 ayat (1) mewajibkan lembaga pelatihan kerja perusahaan mendaftarkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah.
- C. Kurang tepat
- Selain keliru dalam kewajiban, unit perusahaan juga boleh melayani pekerja mitra dan masyarakat umum.
- D. Kurang tepat
- Akreditasi bersifat opsional ("dapat") setelah terdaftar atau berizin, bukan syarat awal.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pelatihan kerja
- Kegiatan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja.
- Kompetensi kerja
- Kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
- Pemagangan
- Bagian dari sistem pelatihan yang memadukan praktik kerja dengan bimbingan mentor berdasarkan perjanjian pemagangan.
- Perjanjian pemagangan
- Perjanjian tertulis antara peserta dan penyelenggara pemagangan yang memuat hak dan kewajiban kedua pihak.
- Uang saku
- Hak peserta pemagangan yang meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif.
- Sertifikasi kompetensi kerja
- Proses pemberian sertifikat melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi.
- Lembaga pelatihan kerja perusahaan
- Unit pelatihan yang berada di dalam perusahaan.
Dasar hukum
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 301
- UU 13/2003 Ketenagakerjaan: Pasal 22
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.