Unit 4 dari 14, sekitar 30 menit
Penempatan dan perluasan kesempatan kerja
UU 27/2026 memberi setiap tenaga kerja hak yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan. Penempatan dibagi menjadi dalam negeri, yang diatur UU ini, dan luar negeri, yang diatur undang-undang tersendiri. Pemberi kerja boleh merekrut sendiri atau melalui pelaksana penempatan yang berupa kementerian atau pemerintah daerah, lembaga swasta berizin, dan bursa kerja khusus yang terdaftar. Pelaksana dilarang memungut biaya dari tenaga kerja secara umum dan menahan ijazah. Pelanggaran sebagian kewajiban dikenai sanksi administratif, dan sebagian lain diancam pidana oleh undang-undang ini sendiri. Selain itu, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja di dalam maupun di luar hubungan kerja.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan hak memilih pekerjaan dan asas penempatan tenaga kerja di dalam negeri menurut UU 27/2026.
- Membedakan pelaksana penempatan dan menerapkan larangan memungut biaya serta menahan ijazah.
- Menjelaskan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam perluasan kesempatan kerja.
Yang dibahas
- Hak memilih pekerjaan dan dua jenis penempatan
- Merekrut sendiri atau melalui pelaksana penempatan
- Pelindungan oleh pemberi kerja dan sistem pelayanan penempatan
- Pelaksana penempatan dan perizinannya
- Larangan biaya penempatan dan penahanan ijazah
- Perluasan kesempatan kerja
- Contoh kasus: Penyalur kerja yang menahan ijazah
Contoh soal
Manakah yang merupakan asas penempatan tenaga kerja di dalam negeri menurut Pasal 45 ayat (1)?
- A. Kekeluargaan dan gotong royong.
- B. Keadilan, objektivitas, transparansi, nondiskriminasi, dan kesetaraan gender.
- C. Kebebasan kontrak mutlak antara pemberi kerja dan pencari kerja.
- D. Kepastian hukum dan kemanfaatan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keduanya tidak disebut dalam Pasal 45 ayat (1).
- B. Benar
- Itu sebagian asas yang disebut Pasal 45 ayat (1) huruf a sampai e.
- C. Kurang tepat
- UU menempatkan pelindungan dan nondiskriminasi, bukan kebebasan mutlak.
- D. Kurang tepat
- Itu asas lain yang tidak termasuk daftar Pasal 45.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Penempatan tenaga kerja
- Rangkaian kegiatan penyediaan informasi, bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja.
- Pelaksana penempatan
- Pihak yang menjalankan penempatan, yaitu Kementerian atau pemerintah daerah, lembaga swasta, dan bursa kerja khusus.
- Lembaga penempatan swasta
- Badan usaha yang melakukan penempatan dan wajib memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
- Bursa kerja khusus
- Pelaksana penempatan yang wajib memperoleh tanda daftar dari Pemerintah Daerah.
- Tanda daftar
- Bukti pendaftaran yang diterbitkan Pemerintah Daerah bagi bursa kerja khusus.
- Perluasan kesempatan kerja
- Upaya menciptakan lebih banyak kesempatan kerja di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- Padat karya
- Sistem kerja yang menyerap banyak tenaga kerja.
Dasar hukum
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 268, 269, 270, 271
- UU 13/2003 Ketenagakerjaan: Pasal 38, 39
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.