Unit 5 dari 14, sekitar 30 menit
Tenaga kerja sektor informal dan pekerja rumah tangga
UU 27/2026 melindungi tenaga kerja sektor informal, yaitu orang yang bekerja pada usaha sektor informal dengan menerima upah atau imbalan. Pemberi kerja wajib memberi upah atau imbalan yang adil dan layak, perselisihan diselesaikan dengan musyawarah lalu pengadilan negeri, dan pekerja yang rentan berhak atas jaminan sosial melalui bantuan iuran. Pekerja rumah tangga diatur lebih rinci oleh UU 2/2026: perekrutan langsung atau melalui P3RT, perjanjian kerja, hak dan kewajiban kedua pihak, larangan bagi P3RT, serta penyelesaian perselisihan melalui musyawarah, mediasi RT/RW, dan mediator ketenagakerjaan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan tenaga kerja sektor informal dan hak atas upah yang adil dan layak serta jaminan sosial menurut UU 27/2026.
- Menguraikan pengaturan pekerja rumah tangga menurut UU 2/2026: perekrutan, perjanjian kerja, hak dan kewajiban, serta peran P3RT.
- Menerapkan jalur penyelesaian perselisihan bagi tenaga kerja sektor informal dan pekerja rumah tangga.
Yang dibahas
- Siapa tenaga kerja sektor informal
- Perselisihan dan jaminan sosial bagi sektor informal
- Pekerja rumah tangga dan lingkup pekerjaannya
- Perekrutan, P3RT, dan perjanjian kerja
- Hak dan kewajiban PRT dan pemberi kerja
- Larangan bagi P3RT dan penyelesaian perselisihan PRT
- Contoh kasus: Pengasuh yang ditahan KTP-nya
Contoh soal
Pak Dedi mengantar katering milik Bu Ratna dengan motor sendiri dan dibayar Rp70.000 per hari. Faktor apa yang wajib dipertimbangkan dalam menilai kelayakan imbalannya menurut Pasal 58 ayat (2)?
- A. Hanya jabatan dan masa kerja.
- B. Waktu kerja, risiko pekerjaan, dan biaya operasional yang ditanggungnya.
- C. Hanya laba usaha pemberi kerja.
- D. Upah minimum kabupaten tanpa pertimbangan lain.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 58 ayat (2) menyebut waktu kerja, risiko, dan biaya operasional, bukan jabatan dan masa kerja.
- B. Benar
- Itu tiga pertimbangan Pasal 58 ayat (2) huruf a sampai c.
- C. Kurang tepat
- Laba pemberi kerja tidak disebut sebagai pertimbangan.
- D. Kurang tepat
- Pasal 58 memakai ukuran adil dan layak, bukan upah minimum.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Tenaga kerja sektor informal
- Orang yang bekerja pada usaha sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.
- Usaha sektor informal
- Kegiatan orang perseorangan atau keluarga atau usaha bersama yang tidak berbadan hukum.
- Pekerja rumah tangga (PRT)
- Orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk pekerjaan kerumahtanggaan yang dibayar dengan upah.
- P3RT
- Badan usaha berbadan hukum berizin yang menyelenggarakan penempatan PRT.
- Perjanjian Kerja Sama Penempatan
- Perjanjian tertulis antara P3RT dan pemberi kerja untuk penempatan dan pelindungan PRT.
- Perjanjian Penempatan
- Dokumen hukum antara P3RT dan calon PRT yang menjadi dasar penempatan.
- Bantuan iuran
- Iuran jaminan sosial yang ditanggung Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bagi yang rentan.
Dasar hukum
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 1, 58, 59, 60, 61
- UU 2/2026 Pelindungan Pekerja Rumah Tangga: Pasal 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 31, 32, 10, 12
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.