Unit 2 dari 14, sekitar 30 menit
Nondiskriminasi, perencanaan, produktivitas
Sebelum membahas kontrak, upah, dan PHK, UU 27/2026 meletakkan tiga fondasi pada Pasal 6 sampai 14. Pertama, setiap tenaga kerja berhak atas kesempatan yang sama memperoleh pekerjaan dan setiap pekerja/buruh berhak atas perlakuan yang sama dari pemberi kerja, dengan sanksi administratif bila dilanggar. Kedua, pemerintah menyusun perencanaan tenaga kerja berdasarkan informasi ketenagakerjaan yang terbuka. Ketiga, peningkatan produktivitas menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja, dikoordinasikan oleh Lembaga Produktivitas Nasional.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama serta sanksi administratif atas diskriminasi.
- Membedakan Perencanaan Tenaga Kerja makro dan mikro, serta peran Informasi Ketenagakerjaan.
- Menguraikan kebijakan, tanggung jawab, dan kelembagaan peningkatan produktivitas.
Yang dibahas
- Kesempatan yang sama memperoleh pekerjaan
- Perlakuan yang sama dan sanksi administratif
- Perencanaan Tenaga Kerja
- Informasi Ketenagakerjaan
- Produktivitas dan siapa yang bertanggung jawab
- Contoh kasus: Lowongan, data, dan produktivitas di sebuah pabrik
Contoh soal
Sebuah perusahaan menolak pelamar penyandang disabilitas netra untuk posisi analis data, padahal ia lulus semua tes kompetensi dan perangkat bantu tersedia. Bagaimana menurut Pasal 6 UU 27/2026?
- A. Penolakan sah karena perusahaan bebas memilih pelamar.
- B. Penolakan melanggar hak atas kesempatan yang sama karena ia mampu melakukan pekerjaan itu.
- C. Penolakan sah karena Pasal 6 hanya berlaku bagi karyawan yang sudah bekerja.
- D. Penolakan sah selama perusahaan membayar pesangon.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kebebasan memilih tidak mencakup pembedaan atas dasar disabilitas pada pelamar yang mampu bekerja.
- B. Benar
- Penjelasan Pasal 6 menyebut perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas.
- C. Kurang tepat
- Pasal 6 menyebut tenaga kerja, yang mencakup pelamar.
- D. Kurang tepat
- Pesangon berkaitan dengan PHK, bukan penolakan pelamar.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Diskriminasi
- Pembedaan perlakuan atas dasar ciri seperti jenis kelamin, suku, ras, agama, atau aliran politik yang tidak berkaitan dengan kemampuan bekerja.
- Sanksi administratif
- Tindakan pemerintah terhadap pemberi kerja berupa peringatan, denda, penghentian kegiatan usaha, atau pencabutan izin.
- Perencanaan Tenaga Kerja
- Proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis sebagai dasar kebijakan dan program.
- Informasi Ketenagakerjaan
- Gabungan data dan analisis tentang ketenagakerjaan yang menjadi dasar Perencanaan Tenaga Kerja.
- Produktivitas
- Sikap mental, etos kerja, dan kemampuan kerja untuk terus memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kualitas.
- Lembaga Produktivitas Nasional
- Jejaring kelembagaan yang mengoordinasikan peningkatan produktivitas lintas sektor dan daerah.
Dasar hukum
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1
- UU 13/2003 Ketenagakerjaan: Pasal 5, 6, 7, 8
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.