Unit 10 dari 14, sekitar 40 menit
Pelindungan
UU 27/2026 mewajibkan pemberi kerja memberi pelindungan khusus. Instansi pemerintah dan BUMN/BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2%, perusahaan paling sedikit 1%. Anak dilarang dipekerjakan, kecuali pekerjaan ringan bagi anak 15 sampai di bawah 18 tahun, pekerjaan dalam kurikulum pendidikan, dan pekerjaan untuk bakat dan minat dengan syarat ketat; bentuk pekerjaan terburuk selalu dilarang. Pekerja perempuan memperoleh hak laktasi, cuti melahirkan, dan pelindungan kerja malam. Waktu kerja 40 jam seminggu, lembur dibatasi dan berupah lebih tinggi. Perusahaan wajib menerapkan K3, dan SMK3 bagi yang berpekerja 100 orang atau lebih atau berisiko tinggi.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kewajiban pelindungan bagi pekerja penyandang disabilitas, anak, dan perempuan menurut UU 27/2026, termasuk kuota 2% dan 1%.
- Menghitung batas waktu kerja, lembur, dan hak istirahat serta cuti, dan menilai kepatuhan pemberi kerja.
- Menjelaskan kewajiban K3 dan SMK3, termasuk siapa yang wajib menerapkan dan sanksinya.
Yang dibahas
- Penyandang disabilitas dan kuota pekerja
- Anak, larangan dan pekerjaan yang dikecualikan
- Anak, pendidikan, bakat dan minat, dan pekerjaan terburuk
- Pelindungan pekerja perempuan
- Waktu kerja, lembur, istirahat, dan cuti
- K3 dan Sistem Manajemen K3
- Contoh kasus: Pabrik jahit dan pelindungan pekerjanya
Contoh soal
Sebuah BUMN mempekerjakan 600 pekerja. Berapa jumlah minimal penyandang disabilitas yang wajib dipekerjakan menurut Pasal 105?
- A. 6 orang, karena 1% dari 600.
- B. 12 orang, karena 2% dari 600.
- C. 30 orang, karena 5% dari 600.
- D. Tidak ada kewajiban, karena BUMN dikecualikan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Persentase 1% berlaku bagi perusahaan; BUMN termasuk yang wajib 2%.
- B. Benar
- Pasal 105 ayat (1) menetapkan 2% bagi BUMN dan BUMD.
- C. Kurang tepat
- Angka 5% tidak ada dalam Pasal 105.
- D. Kurang tepat
- Pasal 105 ayat (1) justru menyebut BUMN secara tegas.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Kuota disabilitas
- Jumlah minimal penyandang disabilitas yang wajib dipekerjakan, 2% bagi instansi pemerintah dan BUMN/BUMD serta 1% bagi perusahaan.
- Pekerjaan ringan
- Pekerjaan yang tidak membahayakan keselamatan dan tidak mengganggu perkembangan anak berusia 15 sampai di bawah 18 tahun.
- Pekerjaan terburuk anak
- Bentuk pekerjaan seperti perbudakan, eksploitasi seksual, narkotika, atau pekerjaan yang membahayakan anak, yang dilarang mutlak.
- Lembur
- Waktu kerja yang melebihi waktu kerja menurut Pasal 115 ayat (2) atau kerja pada hari istirahat dan hari libur resmi.
- Tunjangan tetap
- Tambahan penghasilan di luar upah pokok yang tetap besaran dan waktu pembayarannya dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi.
- SMK3
- Sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan untuk mengendalikan risiko kerja.
- Komite K3
- Wadah unsur pengusaha dan pekerja yang merumuskan kebijakan, mengawasi, dan menindaklanjuti laporan bahaya K3.
Dasar hukum
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
- UU 13/2003 Ketenagakerjaan: Pasal 69, 82
- UU 8/2016 Penyandang Disabilitas
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.