Unit 9 dari 11, sekitar 25 menit
Harmonisasi, pemantauan, dan peninjauan
Sebuah rancangan undang-undang tidak langsung dibahas begitu selesai ditulis. Lebih dulu rancangan itu diselaraskan dengan peraturan lain dan dengan asas pembentukan yang baik, proses yang disebut pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Jalurnya berbeda: RUU dari DPR dikoordinasikan alat kelengkapan DPR bidang legislasi, RUU dari Presiden dikoordinasikan kementerian hukum. Setelah undang-undang berlaku, pekerjaan belum selesai, sebab UU 12/2011 mewajibkan pemantauan dan peninjauan dalam tiga tahap oleh DPR, DPD, dan pemerintah. Hasilnya dapat menjadi usul Prolegnas sehingga siklus pembentukan peraturan berputar kembali.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan arti pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta siapa yang mengoordinasikannya untuk RUU dari DPR, Presiden, dan DPD.
- Menguraikan peran kementerian yang mengurusi pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kementerian hukum, sebelum dan sesudah undang-undang terbentuk.
- Menjelaskan tiga tahap pemantauan dan peninjauan undang-undang dan kaitannya dengan Prolegnas.
Yang dibahas
- Tiga kata untuk satu pekerjaan
- Jalur DPR, jalur Presiden, dan usul DPD
- Peran kementerian hukum di luar RUU
- Keselarasan menurut apa?
- Memantau undang-undang yang sudah berlaku
- Tiga tahap peninjauan dan evaluasi regulasi
- Contoh kasus: Undang-undang yang sulit dijalankan
Contoh soal
Apa inti pengharmonisasian rancangan undang-undang?
- A. Menentukan nasib rancangan itu dengan suara terbanyak di rapat paripurna.
- B. Menyelaraskan isi rancangan dengan peraturan lain dan asas pembentukan sebelum rancangan dibahas.
- C. Mengumumkan rancangan itu dalam Lembaran Negara.
- D. Menguji rancangan terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penentuan nasib rancangan terjadi pada pembahasan dan persetujuan, bukan pada tahap penyelarasan.
- B. Benar
- Pasal-pasal pembentukan menempatkan penyelarasan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagai tahap persiapan sebelum pembahasan.
- C. Kurang tepat
- Pengumuman dalam Lembaran Negara adalah pengundangan setelah undang-undang disahkan.
- D. Kurang tepat
- Rancangan belum berupa undang-undang, sehingga belum dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pengharmonisasian
- Penyelarasan rancangan dengan peraturan lain dan asas pembentukan.
- Pembulatan
- Perapian rancangan menjadi satu kesatuan utuh.
- Pemantapan konsepsi
- Penegasan konsep dasar rancangan sebelum dibahas.
- Pemantauan dan peninjauan
- Penilaian pembentuk terhadap undang-undang yang sudah berlaku.
- Legislative review
- Peninjauan undang-undang oleh DPR sebagai pembentuknya.
- Instansi vertikal
- Unit kementerian di daerah.
Dasar hukum
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 46, 47, 48, 49, 58, 95A, 95B, 98, 99, 5, 43, 54, 55, 15, 7, 96
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.