Unit 10 dari 11, sekitar 25 menit

Pengujian peraturan

Pengujian peraturan di Indonesia dibagi dua menurut objeknya. Undang-undang diuji terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan peraturan di bawah undang-undang diuji terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung. Dalam pengujian undang-undang, pemohon harus membuktikan kerugian hak atau kewenangan konstitusionalnya, dan putusan yang mengabulkan membuat norma yang bertentangan tidak lagi mengikat. Perda ikut dalam pembagian ini: setelah putusan Mahkamah Konstitusi 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016, pemerintah tidak lagi dapat membatalkan perda, dan pengawasan beralih ke pengujian oleh Mahkamah Agung serta pengendalian lain yang disediakan undang-undang.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan pembagian kewenangan pengujian antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menurut objek dan batu ujinya.
  • Menguraikan syarat pemohon, jenis amar, dan akibat putusan dalam pengujian undang-undang.
  • Menjelaskan pengawasan perda setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut kewenangan pembatalan perda oleh pemerintah.

Yang dibahas

  1. Dua pintu pengujian
  2. Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
  3. Amar dan akibat putusan
  4. Pengujian di Mahkamah Agung
  5. Pengawasan perda setelah putusan Mahkamah Konstitusi
  6. Contoh kasus: Perda retribusi dan peraturan menteri

Contoh soal

Sebuah peraturan bupati diduga bertentangan dengan undang-undang. Lembaga mana yang berwenang mengujinya?

  1. A. Mahkamah Konstitusi, karena semua pengujian peraturan ada padanya.
  2. B. Mahkamah Agung, karena peraturan di bawah undang-undang diuji terhadap undang-undang.
  3. C. DPRD kabupaten, karena peraturan bupati lahir di daerahnya.
  4. D. Presiden, karena Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap UUD.
B. Benar
Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 menentukannya.
C. Kurang tepat
DPRD tidak berwenang menguji peraturan; kewenangan pengujian ada pada lembaga peradilan.
D. Kurang tepat
Pengujian dalam sistem ini ada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan Presiden.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Pengujian formil
Pengujian tentang cara pembentukan undang-undang menurut UUD.
Pengujian materiil
Pengujian tentang isi ayat, pasal, atau bagian undang-undang terhadap UUD.
Kedudukan hukum
Kualitas pemohon sebagai pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya.
Final
Putusan pada tingkat pertama dan terakhir tanpa upaya hukum.
Perkada
Peraturan kepala daerah, yaitu peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota.
Evaluasi rancangan perda
Pemeriksaan pemerintah atas rancangan perda tertentu sebelum ditetapkan.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.