Unit 10 dari 11, sekitar 25 menit
Pengujian peraturan
Pengujian peraturan di Indonesia dibagi dua menurut objeknya. Undang-undang diuji terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan peraturan di bawah undang-undang diuji terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung. Dalam pengujian undang-undang, pemohon harus membuktikan kerugian hak atau kewenangan konstitusionalnya, dan putusan yang mengabulkan membuat norma yang bertentangan tidak lagi mengikat. Perda ikut dalam pembagian ini: setelah putusan Mahkamah Konstitusi 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016, pemerintah tidak lagi dapat membatalkan perda, dan pengawasan beralih ke pengujian oleh Mahkamah Agung serta pengendalian lain yang disediakan undang-undang.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pembagian kewenangan pengujian antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menurut objek dan batu ujinya.
- Menguraikan syarat pemohon, jenis amar, dan akibat putusan dalam pengujian undang-undang.
- Menjelaskan pengawasan perda setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut kewenangan pembatalan perda oleh pemerintah.
Yang dibahas
- Dua pintu pengujian
- Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
- Amar dan akibat putusan
- Pengujian di Mahkamah Agung
- Pengawasan perda setelah putusan Mahkamah Konstitusi
- Contoh kasus: Perda retribusi dan peraturan menteri
Contoh soal
Sebuah peraturan bupati diduga bertentangan dengan undang-undang. Lembaga mana yang berwenang mengujinya?
- A. Mahkamah Konstitusi, karena semua pengujian peraturan ada padanya.
- B. Mahkamah Agung, karena peraturan di bawah undang-undang diuji terhadap undang-undang.
- C. DPRD kabupaten, karena peraturan bupati lahir di daerahnya.
- D. Presiden, karena Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap UUD.
- B. Benar
- Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 menentukannya.
- C. Kurang tepat
- DPRD tidak berwenang menguji peraturan; kewenangan pengujian ada pada lembaga peradilan.
- D. Kurang tepat
- Pengujian dalam sistem ini ada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan Presiden.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pengujian formil
- Pengujian tentang cara pembentukan undang-undang menurut UUD.
- Pengujian materiil
- Pengujian tentang isi ayat, pasal, atau bagian undang-undang terhadap UUD.
- Kedudukan hukum
- Kualitas pemohon sebagai pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya.
- Final
- Putusan pada tingkat pertama dan terakhir tanpa upaya hukum.
- Perkada
- Peraturan kepala daerah, yaitu peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota.
- Evaluasi rancangan perda
- Pemeriksaan pemerintah atas rancangan perda tertentu sebelum ditetapkan.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 24A, 24C
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 9
- UU 24/2003 MK: Pasal 51, 56, 57, 60
- UU 23/2014 Pemerintahan Daerah: Pasal 245, 250, 251, 252, 249
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.