Unit 11 dari 11, sekitar 25 menit

Peraturan kebijakan dan produk hukum daerah

Pemerintah tidak hanya menerbitkan peraturan perundang-undangan. Ada juga peraturan kebijakan atau beleidsregel, yaitu pedoman tertulis yang menjabarkan kebijakan tetapi bukan norma perundang-undangan. Di daerah, produk hukum yang paling formal adalah perda, yang dibentuk DPRD bersama kepala daerah, dan peraturan kepala daerah yang menjalankan perda atau perintah peraturan yang lebih tinggi. Perda melewati evaluasi dan pemberian nomor register sebelum diundangkan. Setelah berlaku, perda dan perkada tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan jalur pengujiannya berbeda dari jalur untuk keputusan yang bersifat individual.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan peraturan kebijakan (beleidsregel) dari peraturan perundang-undangan dan dari keputusan.
  • Menjelaskan pembentukan perda dan peraturan kepala daerah menurut UU 23/2014.
  • Menentukan jalur pengawasan dan pengujian untuk perda, perkada, dan peraturan kebijakan.

Yang dibahas

  1. Peraturan kebijakan atau beleidsregel
  2. Perda dalam hierarki
  3. Dari rancangan sampai berlaku
  4. Peraturan kepala daerah
  5. Larangan, sanksi, dan pengujian produk daerah
  6. Contoh kasus: Peraturan bupati dan surat edaran

Contoh soal

Sebuah surat edaran menjelaskan bagaimana petugas menghitung masa izin menurut peraturan yang sudah ada tanpa menambah syarat. Surat edaran itu paling tepat disebut apa?

  1. A. Undang-undang.
  2. B. Peraturan daerah.
  3. C. Peraturan kebijakan.
  4. D. Putusan pengadilan.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Undang-undang dibentuk DPR bersama Presiden, bukan oleh surat edaran.
B. Kurang tepat
Perda dibentuk DPRD bersama kepala daerah, bukan oleh pejabat melalui surat edaran.
C. Benar
Ia menjabarkan kebijakan dan mengarahkan petugas tanpa memuat norma baru yang mengikat umum.
D. Kurang tepat
Surat edaran bukan produk peradilan.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Beleidsregel
Peraturan kebijakan, pedoman tertulis pemerintah untuk menjalankan kebijakan.
Freies Ermessen
Kebebasan pejabat pemerintah bertindak dalam batas hukum untuk melayani kepentingan umum.
Perda
Peraturan daerah yang dibentuk DPRD bersama kepala daerah.
Perkada
Peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota yang melaksanakan perda.
Nomor register
Nomor yang diberikan pemerintah atas rancangan perda sebelum ditetapkan.
Lembaran daerah
Tempat pengundangan perda.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.