Unit 4 dari 11, sekitar 30 menit
Jenis, hierarki, dan materi muatan
UU 12/2011 menetapkan tujuh jenis peraturan dalam hierarki mulai dari UUD 1945 sampai peraturan daerah kabupaten/kota, dan kekuatan hukumnya mengikuti hierarki itu. Setiap jenis memiliki materi muatan sendiri: undang-undang memuat hal yang harus diatur undang-undang, peraturan pemerintah menjalankan undang-undang, peraturan presiden menjalankan perintah undang-undang atau kekuasaan pemerintahan, dan peraturan daerah menyelenggarakan otonomi serta penjabaran peraturan lebih tinggi. Ketentuan pidana hanya boleh dimuat dalam undang-undang dan perda. Peraturan lain di luar hierarki diakui sepanjang diperintahkan peraturan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 UU 12/2011.
- Menjelaskan materi muatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah menurut Pasal 10 sampai Pasal 14.
- Menilai kedudukan peraturan lain menurut Pasal 8 dan ketentuan pidana menurut Pasal 15.
Yang dibahas
- Jenis dan hierarki
- Materi muatan undang-undang
- Materi muatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden
- Materi muatan peraturan daerah
- Ketentuan pidana
- Peraturan lain di luar hierarki
- Contoh kasus: Perda tentang ketertiban dengan ancaman kurungan
Contoh soal
Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, yang berada di antara UUD 1945 dan undang-undang adalah ...
- A. peraturan pemerintah.
- B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- C. peraturan presiden.
- D. peraturan daerah provinsi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang.
- B. Benar
- Ia ditempatkan setelah UUD 1945 dan sebelum undang-undang.
- C. Kurang tepat
- Peraturan presiden berada di bawah peraturan pemerintah.
- D. Kurang tepat
- Perda berada di bagian paling bawah.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hierarki peraturan
- Urutan tingkat jenis peraturan yang menentukan kekuatan hukumnya.
- Materi muatan
- Isi yang boleh dimuat sebuah jenis peraturan sesuai fungsi dan hierarkinya.
- Perppu
- Peraturan yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dengan materi muatan sama dengan undang-undang.
- Peraturan pelaksana
- Peraturan yang menjabarkan atau menjalankan peraturan yang lebih tinggi.
- Tugas pembantuan
- Penugasan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada daerah untuk urusan tertentu.
- Ketentuan pidana
- Ketentuan yang mengancam perbuatan tertentu dengan pidana.
- Atribusi dan delegasi
- Dua jalur kewenangan membentuk peraturan, yakni kewenangan sendiri dan perintah peraturan yang lebih tinggi.
Dasar hukum
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3
- UUD 1945: Pasal 24A, 24C, 4
- UU 23/2014 Pemerintahan Daerah: Pasal 238
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 79
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.