Unit 5 dari 11, sekitar 28 menit
Perencanaan
Perencanaan adalah tahap pertama pembentukan peraturan. Undang-undang direncanakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun bersama oleh DPR, DPD, dan pemerintah untuk lima tahun dan dirinci setiap tahun. Daftar kumulatif terbuka dan pintu RUU di luar Prolegnas menjadi jalan cepat untuk kebutuhan tertentu. Peraturan daerah direncanakan dalam program tahunan daerah. Peraturan Presiden 87/2014 menjelaskan langkah di lingkungan pemerintah, termasuk dokumen kesiapan teknis yang harus dipenuhi sebelum sebuah RUU boleh masuk daftar prioritas.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan fungsi, isi, dan tahapan penyusunan Prolegnas jangka menengah dan prioritas tahunan.
- Membedakan RUU yang masuk daftar prioritas, daftar kumulatif terbuka, dan RUU di luar Prolegnas.
- Menerapkan aturan perencanaan untuk menilai apakah sebuah usul RUU atau rancangan peraturan daerah dapat diproses.
Yang dibahas
- Mengapa undang-undang harus direncanakan
- Isi dan tahapan penyusunan Prolegnas
- Perencanaan di lingkungan pemerintah
- Daftar kumulatif terbuka dan RUU di luar Prolegnas
- DPD dan Prolegnas
- Program legislasi daerah dan peraturan lain
- Contoh kasus: RUU Perlindungan Pekerja Platform Rumah Tangga
Contoh soal
Menurut Pasal 17 UU 12/2011, apa kedudukan Prolegnas?
- A. Daftar undang-undang yang sudah disahkan dalam satu periode DPR.
- B. Skala prioritas program pembentukan undang-undang untuk mewujudkan sistem hukum nasional.
- C. Syarat mutlak sahnya setiap undang-undang.
- D. Program kerja DPD saja untuk RUU bidang daerah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Prolegnas adalah rencana ke depan, bukan catatan undang-undang yang telah jadi.
- B. Benar
- Inilah rumusan Pasal 17: instrumen prioritas, bukan sekadar daftar judul.
- C. Kurang tepat
- Sahnya undang-undang ditentukan oleh persetujuan bersama dan pengesahan; Prolegnas hanya menata prioritas.
- D. Kurang tepat
- Prolegnas disusun oleh DPR, DPD, dan pemerintah dan mencakup RUU dari semua sumber.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Prolegnas
- Instrumen perencanaan dan skala prioritas program pembentukan undang-undang.
- Prolegda
- Instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah untuk jangka satu tahun.
- Kumulatif terbuka
- Daftar kategori RUU yang dapat diajukan sewaktu-waktu di luar daftar prioritas tahunan.
- Izin prakarsa
- Persetujuan Presiden atas usul pemrakarsa untuk menyusun RUU atau rancangan peraturan tertentu.
- Pemrakarsa
- Menteri, pimpinan lembaga, atau pimpinan perangkat daerah yang mengajukan usul penyusunan rancangan.
- Baleg
- Alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 22D
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 34, 38, 45, 35, 37, 41
- Perpres 87/2014 pelaksanaan UU 12/2011: Pasal 11, 19, 21, 22, 25, 23
- UU 23/2014 Pemerintahan Daerah: Pasal 239
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.