Unit 4 dari 6, sekitar 28 menit
Hukum laut nasional
Hukum laut Indonesia dibangun dari dua lapis. Lapis pertama adalah UNCLOS 1982 yang disahkan dengan UU 17/1985. Lapis kedua adalah undang-undang nasional yang menerjemahkannya: UU 43/2008 tentang Wilayah Negara, UU 32/2014 tentang Kelautan, dan undang-undang perikanan. Kuncinya ada pada pembedaan antara kedaulatan di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, serta hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Pembedaan itu menentukan siapa boleh berbuat apa, termasuk bagaimana kapal ikan asing dihadapi.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan cara UNCLOS 1982 diterjemahkan ke dalam undang-undang nasional tentang wilayah negara dan kelautan.
- Membedakan wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan dari wilayah yurisdiksi yang hanya memberi hak berdaulat.
- Menerapkan pembagian kewenangan penegakan hukum di laut pada kasus kapal asing yang melanggar aturan perikanan.
Yang dibahas
- Dari konvensi ke undang-undang nasional
- Wilayah negara dan wilayah yurisdiksi
- Perairan Indonesia dan garis pangkal
- Kewenangan Pemerintah dan penegakan hukum di laut
- Pembagian tugas antara Pemerintah dan daerah
- Perikanan dan penangkapan ikan ilegal
- Contoh kasus: Kapal ikan asing di Laut Natuna Utara
Contoh soal
Mengapa Pasal 5 ayat (3) UU 32/2014 penting untuk memahami kedaulatan Indonesia di laut?
- A. Karena pasal itu menyatakan UNCLOS tidak berlaku di perairan Indonesia.
- B. Karena pasal itu menunjukkan kedaulatan di laut dijalankan dengan tunduk pada UNCLOS dan hukum internasional.
- C. Karena pasal itu menggantikan seluruh isi UNCLOS dengan aturan nasional.
- D. Karena pasal itu menetapkan batas laut teritorial Indonesia menjadi 24 mil laut.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Pasal itu justru menyebut UNCLOS sebagai salah satu pembatas pelaksanaan kedaulatan.
- B. Benar
- Benar. Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan tidak dilepaskan dari konvensi yang telah disahkan.
- C. Kurang tepat
- Salah. Undang-undang nasional menjabarkan konvensi, bukan menggantikannya.
- D. Kurang tepat
- Salah. Pasal itu tidak mengatur lebar laut teritorial, dan angka 24 mil laut adalah batas zona tambahan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Wilayah Negara
- Kesatuan daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta ruang udara dan dasar lautnya.
- Wilayah Yurisdiksi
- Zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan, tempat negara memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu.
- Hak berdaulat
- Kewenangan atas sumber daya di suatu zona tanpa menjadikannya bagian wilayah negara.
- Garis pangkal
- Garis yang menjadi titik awal pengukuran lebar zona laut.
- Zona tambahan
- Zona hingga 24 mil laut dari garis pangkal untuk mencegah pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter.
- Badan Keamanan Laut
- Lembaga pemerintah nonkementerian yang berpatroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Dasar hukum
- UU 17/1985 UNCLOS: Pasal 1
- UU 43/2008 Wilayah Negara: Pasal 1, 4, 7, 9, 10, 11
- UU 32/2014 Kelautan: Pasal 5, 6, 7, 8, 59, 63, 72
- UU 6/1996 Perairan Indonesia: Pasal 3, 5
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.