Unit 3 dari 11, sekitar 30 menit
Instrumen pencegahan
Hukum lingkungan lebih mengutamakan pencegahan daripada penghukuman, karena kerusakan lingkungan sering tidak dapat dipulihkan. Pasal 14 UU 32/2009 menyebut sejumlah instrumen pencegahan, di antaranya KLHS, tata ruang, baku mutu, kriteria baku kerusakan, Amdal, dan UKL-UPL. KLHS bekerja pada tingkat kebijakan dan rencana wilayah, sedangkan Amdal dan UKL-UPL bekerja pada tingkat usaha atau kegiatan. Setelah UU 6/2023, hasil Amdal atau UKL-UPL menghasilkan persetujuan lingkungan, yang menjadi prasyarat perizinan berusaha; konsep izin lingkungan tidak lagi dipakai. Usaha yang tidak masuk keduanya cukup membuat SPPL.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menyebutkan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan menurut Pasal 14 UU 32/2009.
- Menjelaskan fungsi KLHS, tata ruang, baku mutu, dan kriteria baku kerusakan sebagai tolok ukur pencegahan.
- Membedakan Amdal, UKL-UPL, dan SPPL serta menjelaskan persetujuan lingkungan setelah UU 6/2023.
Yang dibahas
- Pencegahan dan instrumennya
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Tata ruang, baku mutu, dan kriteria baku kerusakan
- Persetujuan lingkungan setelah UU 6/2023
- Amdal dan kelayakan lingkungan
- UKL-UPL dan SPPL untuk usaha berdampak tidak penting
- Contoh kasus: Pabrik pengolahan di dekat kawasan konservasi
Contoh soal
Manakah yang termasuk instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan menurut Pasal 14 UU 32/2009?
- A. Paksaan pemerintah dan denda administratif.
- B. Gugatan perwakilan kelompok.
- C. Kajian lingkungan hidup strategis dan baku mutu lingkungan hidup.
- D. Penyidikan tindak pidana lingkungan oleh pejabat pegawai negeri sipil.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Keduanya adalah sanksi yang dijatuhkan setelah pelanggaran.
- B. Kurang tepat
- Salah. Gugatan adalah sarana penegakan hukum perdata.
- C. Benar
- Benar. Keduanya disebut dalam Pasal 14 huruf a dan c.
- D. Kurang tepat
- Salah. Penyidikan adalah penegakan hukum pidana.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- KLHS
- Kajian yang memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program suatu wilayah.
- Baku mutu lingkungan hidup
- Ukuran batas kadar zat, energi, atau komponen yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya.
- Kriteria baku kerusakan
- Ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan yang masih dapat ditenggang.
- Amdal
- Kajian dampak penting suatu usaha yang direncanakan, dipakai sebagai prasyarat pengambilan keputusan.
- UKL-UPL
- Standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha yang tidak berdampak penting.
- Persetujuan lingkungan
- Keputusan kelayakan lingkungan atau pernyataan kesanggupan pengelolaan yang telah disetujui pemerintah.
Dasar hukum
- UU 32/2009 PPLH: Pasal 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 34, 35, 37
- PP 22/2021 Penyelenggaraan PPLH: Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 26, 28, 47, 49
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.