Unit 4 dari 11, sekitar 30 menit
Penegakan administratif
Penegakan administratif adalah jalur penegakan hukum lingkungan yang dijalankan pemerintah sendiri, tanpa melalui pengadilan. Alurnya dimulai dari pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup, yang menghasilkan berita acara dan laporan hasil pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, pejabat berwenang wajib menerapkan sanksi administratif. PP 22/2021 menyebut lima jenis sanksi: teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, dan pencabutan perizinan berusaha. Sanksi ini tidak menghapus tanggung jawab pemulihan dan pidana.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kewenangan pengawasan lingkungan hidup oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta wewenang pejabat pengawas.
- Membedakan lima jenis sanksi administratif dan syarat penerapan masing-masing.
- Menerapkan sanksi administratif pada kasus pelanggaran persetujuan lingkungan atau baku mutu.
Yang dibahas
- Pengawasan dan siapa yang berwenang
- Pejabat pengawas dan hasil pengawasan
- Sanksi administratif dan dasar penerapannya
- Teguran tertulis dan paksaan pemerintah
- Denda, pembekuan, dan pencabutan
- Pemulihan, pemerintah daerah yang lalai, dan hubungan antarjalur
- Contoh kasus: Limbah cair melampaui baku mutu
Contoh soal
Pemerintah kabupaten menerbitkan persetujuan lingkungan bagi sebuah pabrik, tetapi tidak mengawasinya meski ada dugaan pelanggaran serius. Siapa yang dapat mengawasi menurut Pasal 73 UU 32/2009?
- A. Tidak ada yang berwenang karena izin diterbitkan daerah.
- B. Menteri, bila menganggap terjadi pelanggaran yang serius.
- C. Pengadilan negeri, atas permintaan warga.
- D. Hanya DPRD kabupaten.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Pasal 73 memberi wewenang cadangan kepada menteri.
- B. Benar
- Benar. Itu dasar wewenang cadangan menteri.
- C. Kurang tepat
- Salah. Pengawasan adalah fungsi pemerintah.
- D. Kurang tepat
- Salah. Pasal 73 menyebut menteri.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pejabat pengawas lingkungan hidup
- Pejabat fungsional yang ditetapkan pemerintah untuk mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha.
- Berita acara pengawasan
- Dokumen yang memuat fakta dan temuan hasil pengawasan.
- Teguran tertulis
- Sanksi administratif paling ringan untuk pelanggaran yang bersifat administratif.
- Paksaan pemerintah
- Sanksi berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi lingkungan.
- Denda administratif
- Sanksi berupa pembayaran uang kepada negara untuk kriteria pelanggaran tertentu.
- Pencabutan perizinan berusaha
- Sanksi paling berat yang mengakhiri izin usaha penanggung jawab.
Dasar hukum
- UU 32/2009 PPLH: Pasal 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 82A, 82B, 82C
- PP 22/2021 Penyelenggaraan PPLH: Pasal 492, 496, 500, 505, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 521, 522
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.