Unit 5 dari 11, sekitar 30 menit
Penegakan perdata
Penegakan perdata lingkungan bertujuan memulihkan lingkungan dan mengganti kerugian melalui gugatan. Dasarnya perbuatan melanggar hukum (Pasal 87) dengan pembuktian kesalahan, atau tanggung jawab mutlak (Pasal 88) bagi kegiatan yang memakai atau menghasilkan limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius, tanpa kewajiban penggugat membuktikan kesalahan. Penggugat dapat instansi pemerintah (Pasal 90), kelompok masyarakat (Pasal 91), atau organisasi lingkungan hidup (Pasal 92) yang terbatas pada tindakan tertentu. Tuntutan dapat berupa ganti rugi, tindakan tertentu, dan uang paksa. Gugatan untuk pencemaran B3 tidak mengenal kedaluwarsa.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan perbedaan gugatan perbuatan melanggar hukum dan gugatan tanggung jawab mutlak dalam sengketa lingkungan.
- Menguraikan syarat dan bentuk tuntutan gugatan pemerintah, kelompok masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup.
- Menerapkan Pasal 87 sampai Pasal 92 UU 32/2009 dan PP 22/2021 pada kasus pencemaran.
Yang dibahas
- Dasar gugatan perdata lingkungan
- Tanggung jawab mutlak
- Pembelaan, pembebasan, dan kedaluwarsa
- Gugatan pemerintah
- Gugatan kelompok dan gugatan organisasi lingkungan
- Contoh kasus: Kebocoran tangki B3 pabrik pestisida
Contoh soal
Dalam gugatan berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU 32/2009, yang dapat dituntut dari penanggung jawab usaha adalah?
- A. Hanya pidana penjara bagi pemilik usaha.
- B. Pencabutan izin usaha oleh pengadilan perdata.
- C. Ganti rugi dan/atau tindakan tertentu.
- D. Penghapusan seluruh baku mutu lingkungan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Pidana bukan tuntutan dalam gugatan perdata.
- B. Kurang tepat
- Salah. Izin dicabut sebagai sanksi administratif oleh pejabat berwenang.
- C. Benar
- Benar. Itu akibat hukum Pasal 87 ayat (1).
- D. Kurang tepat
- Salah. Baku mutu ditetapkan peraturan, bukan putusan perdata.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perbuatan melanggar hukum
- Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain sehingga mewajibkan penggantian kerugian.
- Tanggung jawab mutlak
- Pertanggungjawaban tanpa kewajiban penggugat membuktikan kesalahan tergugat.
- Tindakan tertentu
- Kewajiban berbuat atau berhenti berbuat yang dibebankan pengadilan, seperti pemulihan lingkungan.
- Uang paksa
- Pembayaran untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan.
- Kerugian lingkungan hidup
- Kerugian berupa turunnya fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan.
- Gugatan perwakilan kelompok
- Gugatan wakil kelompok atas nama seluruh anggota kelompok yang memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan.
Dasar hukum
- UU 32/2009 PPLH: Pasal 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92
- PP 22/2021 Penyelenggaraan PPLH: Pasal 501
- KUHPerdata: Pasal 1365, 1865, 1967
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.