Unit 6 dari 11, sekitar 30 menit
Penegakan pidana
Penegakan pidana lingkungan adalah jalur ketiga setelah administratif dan perdata. UU 32/2009 memuat tiga kelompok delik: delik materiil yang mensyaratkan akibat berupa dilampauinya baku mutu, delik formil yang cukup dengan terlanggarnya larangan atau kewajiban, dan delik terhadap pejabat. Pelakunya bisa orang maupun badan usaha. Pengurus yang memberi perintah diperberat sepertiga, sedangkan badan usaha dapat dikenai pidana tambahan seperti penutupan usaha dan pengampuan. KUHP baru kini menjadi kerangka umum pertanggungjawaban korporasi, dengan UU 32/2009 sebagai aturan khusus yang tetap berlaku.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan perbedaan delik materiil dan delik formil dalam Pasal 98 sampai Pasal 109 UU 32/2009 beserta kedudukan asas ultimum remedium.
- Menganalisis pertanggungjawaban badan usaha dan pengurusnya menurut Pasal 116 sampai Pasal 120 UU 32/2009 dan Pasal 45 sampai Pasal 50 KUHP baru.
- Menerapkan unsur tindak pidana lingkungan pada sebuah kasus pencemaran dan menyusun kesimpulannya.
Yang dibahas
- Pidana sebagai upaya terakhir dan struktur deliknya
- Delik materiil pencemaran: Pasal 98 dan Pasal 99
- Delik formil dan perbuatan yang dilarang tanpa menunggu akibat
- Pidana terhadap impor limbah dan terhadap pejabat pengawas
- Pertanggungjawaban badan usaha menurut UU 32/2009
- Korporasi dalam KUHP baru dan hubungannya dengan UU 32/2009
- Contoh kasus: Pabrik tekstil di hulu sungai
Contoh soal
Sebuah pasal pidana lingkungan dianggap delik materiil. Apa konsekuensi pembuktiannya bagi jaksa?
- A. Jaksa cukup membuktikan bahwa pelaku tidak memiliki dokumen lingkungan.
- B. Jaksa harus membuktikan akibat yang dilarang dan hubungan sebab akibatnya dengan perbuatan.
- C. Jaksa wajib lebih dahulu menunggu putusan perdata atas kerugian.
- D. Jaksa hanya perlu membuktikan kesengajaan tanpa membuktikan perbuatan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu ciri delik formil, di mana pelanggaran larangan atau kewajiban sudah cukup.
- B. Benar
- Pada delik materiil perbuatan baru selesai bila akibat timbul, sehingga akibat dan kausalitas perlu dibuktikan.
- C. Kurang tepat
- Tidak ada syarat putusan perdata lebih dahulu; jalur pidana berdiri sendiri.
- D. Kurang tepat
- Perbuatan tetap harus dibuktikan; sikap batin hanya satu unsur.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Ultimum remedium
- Gagasan bahwa pidana dipakai sebagai upaya terakhir setelah jalur lain tidak memadai.
- Delik materiil
- Tindak pidana yang baru selesai bila akibat yang dilarang timbul.
- Delik formil
- Tindak pidana yang selesai begitu perbuatan yang dirumuskan dilakukan.
- Baku mutu
- Ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang dalam media lingkungan atau limbah.
- Pemberi perintah
- Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dan dapat dipidana dengan pemberatan sepertiga.
- Pemilik manfaat
- Orang yang pada kenyataannya mengendalikan atau menikmati manfaat korporasi, meski berada di luar struktur.
- Pengampuan badan usaha
- Pidana tambahan menempatkan perusahaan di bawah pengelolaan pemerintah paling lama 3 tahun.
Dasar hukum
- UU 32/2009 PPLH: Pasal 69, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 82A, 82B, 112, 116, 117, 118, 119, 120
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 45, 46, 47, 48, 49, 79, 118, 119, 120, 187, 622
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.