Unit 10 dari 10, sekitar 30 menit
Pidana pajak dan pajak internasional
Tidak semua pelanggaran pajak berujung pidana. Pelanggaran administratif diselesaikan dengan sanksi administratif, sedangkan perbuatan yang memenuhi rumusan pidana dalam UU KUP, baik karena kealpaan maupun kesengajaan, ditangani secara pidana. Perma 3/2025 memberi pedoman bagi hakim tentang pembuktian, penyitaan, pertanggungjawaban korporasi, dan pembayaran pokok pajak yang mempengaruhi pemidanaan. Di sisi lintas negara, perjanjian penghindaran pajak berganda, aturan hubungan istimewa, dan upaya melawan penggerusan basis pajak berusaha menjaga hak pemajakan negara.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan pelanggaran administratif dari tindak pidana di bidang perpajakan beserta unsur kealpaan dan kesengajaan.
- Menjelaskan pedoman Perma 3/2025 tentang penyidikan, penyitaan, korporasi, dan pemulihan kerugian negara.
- Menguraikan peran P3B, transfer pricing, BEPS, dan pajak minimum global dalam pajak internasional.
Yang dibahas
- Pidana pajak berbeda dari sanksi administratif
- Kealpaan dan kesengajaan dalam UU KUP
- Bukti permulaan, penyidikan, dan penyitaan
- Pertanggungjawaban pidana korporasi
- Pembayaran pajak dan pemulihan kerugian negara
- P3B, transfer pricing, BEPS, dan pajak minimum global
- Contoh kasus: Faktur fiktif PT Karya Indah
Contoh soal
Toko Berkah terlambat membayar pajak dan dikenai bunga oleh kantor pajak, tanpa unsur penipuan. Menurut pembedaan Pasal 38 UU KUP dan Pasal 7 Perma 3/2025, perbuatan itu:
- A. Otomatis tindak pidana karena melanggar kewajiban perpajakan.
- B. Pelanggaran administratif yang dikenai sanksi administratif.
- C. Hanya dapat ditangani setelah proses pidana selesai.
- D. Tindak pidana karena menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Tidak semua pelanggaran adalah pidana; yang administratif dikenai sanksi administratif.
- B. Benar
- Pelanggaran yang menyangkut tindakan administrasi dikenai sanksi administrasi.
- C. Kurang tepat
- Pasal 7 ayat (2) menyatakan penanganan administratif dan pidana bukan urutan proses.
- D. Kurang tepat
- Kerugian pendapatan negara saja tidak mengubah pelanggaran administratif menjadi pidana tanpa memenuhi rumusan pasal pidana.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Kealpaan
- Sikap batin tidak sengaja, lalai, atau kurang hati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- Bukti permulaan
- Keadaan, perbuatan, atau bukti yang memberi petunjuk kuat adanya dugaan tindak pidana pajak.
- Pemilik manfaat
- Pihak yang menerima manfaat dan dapat mengendalikan korporasi walau di luar struktur pengurus.
- P3B
- Perjanjian dengan negara lain untuk menghindari pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak.
- Hubungan istimewa
- Keterkaitan penyertaan, penguasaan, atau keluarga yang memengaruhi kewajaran transaksi.
- BEPS
- Penggerusan basis pajak dan pengalihan laba lintas negara.
- Pajak minimum global
- Tarif efektif minimum bagi kelompok usaha multinasional besar sekitar 15 persen.
Dasar hukum
- UU 6/1983 KUP: Pasal 38, 39, 40, 39A
- UU 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan: Pasal 2
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 613
- Perma 3/2025 Perkara Pidana Perpajakan: Pasal 1, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 2
- UU 7/1983 PPh: Pasal 18, 26, 32A
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.