Unit 9 dari 10, sekitar 30 menit
Sengketa pajak
Sengketa pajak berjalan melalui jalur bertahap. Wajib pajak lebih dulu mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, lalu banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan. Tindakan penagihan dan keputusan tertentu diuji melalui gugatan, bukan banding. Putusan Pengadilan Pajak bersifat akhir, tetapi para pihak dapat mengajukan peninjauan kembali sekali kepada Mahkamah Agung dengan alasan terbatas. Pengadilan Pajak semula dibina secara teknis oleh Mahkamah Agung dan secara organisasi oleh Kementerian Keuangan; Putusan MK 26/PUU-XXI/2023 memerintahkan seluruh pembinaannya beralih ke Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan urutan jalur sengketa pajak dari keberatan, banding, sampai peninjauan kembali.
- Membedakan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak beserta objek dan tenggatnya.
- Menguraikan arti Putusan MK 26/PUU-XXI/2023 bagi pembinaan Pengadilan Pajak.
Yang dibahas
- Peta jalur sengketa pajak
- Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak
- Banding ke Pengadilan Pajak
- Pemeriksaan dan putusan Pengadilan Pajak
- Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
- Pembinaan Pengadilan Pajak dan Putusan MK 26/PUU-XXI/2023
- Contoh kasus: Dari keberatan sampai peninjauan kembali PT Karya Mandiri
Contoh soal
PT Gunung Emas menerima surat keputusan keberatan yang menolak keberatannya atas ketetapan pajak. Upaya hukum langsung berikutnya adalah:
- A. Gugatan ke Pengadilan Negeri karena sengketa menyangkut utang.
- B. Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- C. Banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan itu.
- D. Keberatan ulang kepada Direktur Jenderal Pajak.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Sengketa pajak diperiksa Pengadilan Pajak, bukan Pengadilan Negeri.
- B. Kurang tepat
- Peninjauan kembali baru terbuka setelah ada putusan Pengadilan Pajak.
- C. Benar
- Pasal 31 ayat (2) UU 14/2002: dalam banding, Pengadilan Pajak memeriksa sengketa atas keputusan keberatan.
- D. Kurang tepat
- Keberatan sudah dipakai; keputusannya itulah yang dibanding.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Keberatan
- Upaya wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak atas ketetapan pajak tertentu sebelum banding.
- Banding
- Upaya hukum ke Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatan.
- Gugatan
- Upaya hukum ke Pengadilan Pajak terhadap pelaksanaan penagihan atau keputusan tertentu.
- Pembuktian bebas
- Prinsip bahwa Pengadilan Pajak menilai alat bukti secara bebas, dengan mengutamakan bukti surat.
- Peninjauan kembali
- Upaya luar biasa satu kali ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak dengan alasan terbatas.
- Satu atap
- Pembinaan teknis dan organisasi, administrasi, serta keuangan badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung.
Dasar hukum
- UU 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan: Pasal 2
- UU 6/1983 KUP: Pasal 26, 27B, 27
- UU 14/2002 Pengadilan Pajak: Pasal 1, 2, 5, 31, 35, 36, 44, 69, 77, 80, 86, 87, 89, 91, 92
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.