Unit 9 dari 10, sekitar 30 menit

Sengketa pajak

Sengketa pajak berjalan melalui jalur bertahap. Wajib pajak lebih dulu mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, lalu banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan. Tindakan penagihan dan keputusan tertentu diuji melalui gugatan, bukan banding. Putusan Pengadilan Pajak bersifat akhir, tetapi para pihak dapat mengajukan peninjauan kembali sekali kepada Mahkamah Agung dengan alasan terbatas. Pengadilan Pajak semula dibina secara teknis oleh Mahkamah Agung dan secara organisasi oleh Kementerian Keuangan; Putusan MK 26/PUU-XXI/2023 memerintahkan seluruh pembinaannya beralih ke Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan urutan jalur sengketa pajak dari keberatan, banding, sampai peninjauan kembali.
  • Membedakan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak beserta objek dan tenggatnya.
  • Menguraikan arti Putusan MK 26/PUU-XXI/2023 bagi pembinaan Pengadilan Pajak.

Yang dibahas

  1. Peta jalur sengketa pajak
  2. Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak
  3. Banding ke Pengadilan Pajak
  4. Pemeriksaan dan putusan Pengadilan Pajak
  5. Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
  6. Pembinaan Pengadilan Pajak dan Putusan MK 26/PUU-XXI/2023
  7. Contoh kasus: Dari keberatan sampai peninjauan kembali PT Karya Mandiri

Contoh soal

PT Gunung Emas menerima surat keputusan keberatan yang menolak keberatannya atas ketetapan pajak. Upaya hukum langsung berikutnya adalah:

  1. A. Gugatan ke Pengadilan Negeri karena sengketa menyangkut utang.
  2. B. Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
  3. C. Banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan itu.
  4. D. Keberatan ulang kepada Direktur Jenderal Pajak.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Sengketa pajak diperiksa Pengadilan Pajak, bukan Pengadilan Negeri.
B. Kurang tepat
Peninjauan kembali baru terbuka setelah ada putusan Pengadilan Pajak.
C. Benar
Pasal 31 ayat (2) UU 14/2002: dalam banding, Pengadilan Pajak memeriksa sengketa atas keputusan keberatan.
D. Kurang tepat
Keberatan sudah dipakai; keputusannya itulah yang dibanding.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Keberatan
Upaya wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak atas ketetapan pajak tertentu sebelum banding.
Banding
Upaya hukum ke Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatan.
Gugatan
Upaya hukum ke Pengadilan Pajak terhadap pelaksanaan penagihan atau keputusan tertentu.
Pembuktian bebas
Prinsip bahwa Pengadilan Pajak menilai alat bukti secara bebas, dengan mengutamakan bukti surat.
Peninjauan kembali
Upaya luar biasa satu kali ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak dengan alasan terbatas.
Satu atap
Pembinaan teknis dan organisasi, administrasi, serta keuangan badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.