Unit 1 dari 7, sekitar 30 menit

Desentralisasi

Indonesia adalah negara kesatuan, tetapi kekuasaan pemerintahan tidak dijalankan seluruhnya dari pusat. Pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan kepada daerah otonom (desentralisasi), melimpahkan sebagian urusannya kepada gubernur sebagai wakil pusat dan kepada instansi vertikal (dekonsentrasi), dan menugaskan daerah melaksanakan sebagian urusan pusat (tugas pembantuan). Ketiganya disebut sebagai asas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dalam UU 23/2014, sedangkan UUD 1945 menyebut asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit ini membahas dasar konstitusionalnya, tiga asas itu, dan perjalanan undang-undang pemerintahan daerah.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan menurut Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945.
  • Membedakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menurut Pasal 1 UU 23/2014.
  • Mengklasifikasikan suatu penugasan pemerintahan ke dalam salah satu asas tersebut beserta pelaksana dan pembiayaannya.

Yang dibahas

  1. Negara kesatuan dan pembagian daerah
  2. Desentralisasi
  3. Dekonsentrasi
  4. Tugas pembantuan
  5. Asas-asas itu dalam pembahasan UUD 1945
  6. Perjalanan undang-undang pemerintahan daerah
  7. Contoh kasus: Tiga penugasan di Kabupaten Tirta Jaya

Contoh soal

Manakah pernyataan yang tepat tentang kedudukan daerah dalam negara kesatuan Indonesia?

  1. A. Daerah memiliki kedaulatan asli yang tidak dapat dicabut oleh undang-undang.
  2. B. Kecamatan adalah daerah otonom yang berwenang mengatur sendiri urusannya.
  3. C. Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
  4. D. Daerah bebas menentukan sendiri hubungannya dengan pusat tanpa undang-undang.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Salah. Wewenang daerah bersumber dari undang-undang dan berada dalam sistem negara kesatuan.
B. Kurang tepat
Salah. Kecamatan adalah bagian wilayah kabupaten/kota yang dipimpin camat.
C. Benar
Benar. Itu bunyi Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.
D. Kurang tepat
Salah. Pasal 18A menyerahkan pengaturan hubungan itu kepada undang-undang.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Desentralisasi
Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Dekonsentrasi
Pelimpahan sebagian urusan pusat kepada gubernur sebagai wakil pusat, instansi vertikal, atau penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Tugas pembantuan
Penugasan dari pusat kepada daerah, atau dari provinsi kepada kabupaten/kota, untuk melaksanakan sebagian urusan pemberi tugas.
Daerah otonom
Kesatuan masyarakat hukum berbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri.
Instansi vertikal
Perangkat kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian di wilayah tertentu untuk urusan yang tidak diserahkan kepada daerah.
Wilayah administratif
Wilayah kerja perangkat pusat dan wilayah kerja gubernur serta bupati/wali kota dalam urusan pemerintahan umum.
Urusan pemerintahan umum
Urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.