Unit 2 dari 7, sekitar 30 menit
Urusan pemerintahan
Pemerintahan daerah tidak berarti daerah boleh mengurus apa saja. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 memberi otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang ditentukan undang-undang sebagai urusan Pemerintah Pusat. UU 23/2014 mengelompokkan urusan menjadi tiga: absolut yang seluruhnya milik Pusat, konkuren yang dibagi antara Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta umum yang berada di tangan Presiden dan dijalankan kepala daerah di wilayahnya. Urusan konkuren dibagi dengan kriteria dan dirinci dalam Lampiran undang-undang. Daerah menetapkan kebijakan sendiri, tetapi berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria dari Pusat.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum beserta pelaksananya.
- Menjelaskan pembagian urusan konkuren menurut kriteria Pasal 13 dan fungsi Lampiran UU 23/2014.
- Menentukan tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan dan batas kebijakan daerah terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Yang dibahas
- Dari otonomi seluas-luasnya ke tiga kelompok urusan
- Urusan pemerintahan absolut
- Urusan konkuren: wajib dan pilihan
- Kriteria pembagian dan peran Lampiran
- Pembagian khusus pada kehutanan, kelautan, dan energi
- Norma, standar, prosedur, kriteria dan urusan pemerintahan umum
- Contoh kasus: Peraturan bupati tentang hari libur keagamaan
Contoh soal
Urusan pemerintahan mana yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah?
- A. Urusan absolut, karena tersebar di seluruh wilayah.
- B. Urusan konkuren yang diserahkan ke daerah.
- C. Urusan pemerintahan umum yang dijalankan camat.
- D. Seluruh urusan di wilayah daerah, tanpa kecuali.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Urusan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- B. Benar
- Pasal 9 ayat (4) menyebut urusan konkuren yang diserahkan ke daerah sebagai dasar otonomi.
- C. Kurang tepat
- Urusan umum adalah kewenangan Presiden, bukan dasar otonomi.
- D. Kurang tepat
- Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 mengecualikan urusan Pemerintah Pusat.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Urusan absolut
- Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan konkuren
- Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan umum
- Urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dijalankan gubernur serta bupati/wali kota di wilayah kerjanya dengan biaya APBN.
- Pelayanan dasar
- Bagian urusan wajib yang substansinya melayani kebutuhan dasar warga, dengan standar pelayanan minimal.
- Dekonsentrasi
- Pelimpahan wewenang Pusat kepada gubernur atau instansi vertikal untuk dijalankan atas nama Pusat.
- Instansi vertikal
- Perangkat kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di daerah.
- NSPK
- Norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pusat sebagai pedoman penyelenggaraan urusan konkuren.
- Forkopimda
- Forum koordinasi pimpinan daerah yang menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 18, 18A
- UU 23/2014 Pemerintahan Daerah: Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.