Unit 2 dari 7, sekitar 30 menit

Urusan pemerintahan

Pemerintahan daerah tidak berarti daerah boleh mengurus apa saja. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 memberi otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang ditentukan undang-undang sebagai urusan Pemerintah Pusat. UU 23/2014 mengelompokkan urusan menjadi tiga: absolut yang seluruhnya milik Pusat, konkuren yang dibagi antara Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta umum yang berada di tangan Presiden dan dijalankan kepala daerah di wilayahnya. Urusan konkuren dibagi dengan kriteria dan dirinci dalam Lampiran undang-undang. Daerah menetapkan kebijakan sendiri, tetapi berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria dari Pusat.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum beserta pelaksananya.
  • Menjelaskan pembagian urusan konkuren menurut kriteria Pasal 13 dan fungsi Lampiran UU 23/2014.
  • Menentukan tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan dan batas kebijakan daerah terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Yang dibahas

  1. Dari otonomi seluas-luasnya ke tiga kelompok urusan
  2. Urusan pemerintahan absolut
  3. Urusan konkuren: wajib dan pilihan
  4. Kriteria pembagian dan peran Lampiran
  5. Pembagian khusus pada kehutanan, kelautan, dan energi
  6. Norma, standar, prosedur, kriteria dan urusan pemerintahan umum
  7. Contoh kasus: Peraturan bupati tentang hari libur keagamaan

Contoh soal

Urusan pemerintahan mana yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah?

  1. A. Urusan absolut, karena tersebar di seluruh wilayah.
  2. B. Urusan konkuren yang diserahkan ke daerah.
  3. C. Urusan pemerintahan umum yang dijalankan camat.
  4. D. Seluruh urusan di wilayah daerah, tanpa kecuali.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Urusan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
B. Benar
Pasal 9 ayat (4) menyebut urusan konkuren yang diserahkan ke daerah sebagai dasar otonomi.
C. Kurang tepat
Urusan umum adalah kewenangan Presiden, bukan dasar otonomi.
D. Kurang tepat
Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 mengecualikan urusan Pemerintah Pusat.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Urusan absolut
Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Urusan konkuren
Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Urusan pemerintahan umum
Urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dijalankan gubernur serta bupati/wali kota di wilayah kerjanya dengan biaya APBN.
Pelayanan dasar
Bagian urusan wajib yang substansinya melayani kebutuhan dasar warga, dengan standar pelayanan minimal.
Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang Pusat kepada gubernur atau instansi vertikal untuk dijalankan atas nama Pusat.
Instansi vertikal
Perangkat kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di daerah.
NSPK
Norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pusat sebagai pedoman penyelenggaraan urusan konkuren.
Forkopimda
Forum koordinasi pimpinan daerah yang menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.