Unit 3 dari 7, sekitar 30 menit
Penyelenggara pemerintahan daerah
Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh kepala daerah dan DPRD, dibantu perangkat daerah. Kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota, memimpin pelaksanaan urusan dan dipilih secara demokratis; DPRD, yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, membentuk perda bersama kepala daerah, menetapkan anggaran, dan mengawasi. Kepala daerah memegang jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Jabatannya dapat berakhir lebih dini bila ia melanggar sumpah, kewajiban, atau larangan, dengan jalur yang melibatkan DPRD dan Mahkamah Agung. Pemilihannya diatur undang-undang pilkada yang beberapa kali diubah, dan jadwalnya dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan susunan penyelenggara pemerintahan daerah dan hubungan kepala daerah dengan DPRD.
- Menguraikan tugas, wewenang, kewajiban, larangan, dan alasan pemberhentian kepala daerah.
- Menjelaskan fungsi DPRD serta dasar dan perkembangan pemilihan kepala daerah.
Yang dibahas
- Kepala daerah dan DPRD sebagai satu pasangan
- Kepala daerah: masa jabatan, tugas, dan wewenang
- Larangan dan pemberhentian kepala daerah
- DPRD: fungsi, tugas, dan wewenang
- Pemilihan kepala daerah dalam undang-undang pilkada
- Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 dan jadwal pemilihan
- Contoh kasus: Wali kota merangkap komisaris
Contoh soal
Menurut Pasal 57 UU 23/2014, siapa penyelenggara pemerintahan daerah?
- A. Kepala daerah saja, dibantu perangkat daerah.
- B. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- C. Kepala daerah dan DPRD, dibantu perangkat daerah.
- D. DPRD dan instansi vertikal.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- DPRD juga disebut sebagai penyelenggara.
- B. Kurang tepat
- Itu peran gubernur dalam urusan umum, bukan rumusan Pasal 57.
- C. Benar
- Itulah bunyi Pasal 57.
- D. Kurang tepat
- Instansi vertikal bukan perangkat daerah dan bukan penyelenggara pemerintahan daerah.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Kepala daerah
- Kepala pemerintahan daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota.
- DPRD
- Lembaga perwakilan rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Perangkat daerah
- Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Peraturan kepala daerah
- Peraturan yang ditetapkan kepala daerah untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan yang lebih tinggi.
- Sumpah atau janji jabatan
- Ucapan resmi kepala daerah sebelum memangku jabatan yang pelanggarannya dapat menjadi alasan pemberhentian.
- Pilkada serentak
- Pemilihan kepala daerah di banyak daerah pada waktu yang sama.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Lembaga penjaga etik penyelenggara pemilu, yang keputusannya wajib dilaksanakan KPU.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 18
- UU 23/2014 Pemerintahan Daerah: Pasal 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 76, 77, 78, 80, 149, 150, 154
- UU 10/2016 Pilkada: Pasal 9, 10
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.