Unit 4 dari 7, sekitar 30 menit

Produk hukum daerah dan pengawasannya

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perda dibentuk DPRD bersama kepala daerah; perkada ditetapkan kepala daerah sendiri untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan yang lebih tinggi. Pembentukannya melalui perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Pengawasan dilakukan lebih dahulu lewat evaluasi dan nomor register untuk perda tertentu, lalu sesudahnya lewat penyampaian dan pengujian. Setelah dua putusan Mahkamah Konstitusi, pembatalan perda tidak lagi menjadi kewenangan Menteri atau gubernur, melainkan dilakukan melalui pengujian di Mahkamah Agung; pemerintah pusat kini mengandalkan koordinasi saat penyusunan dan sanksi bagi daerah yang tetap memberlakukan perda bermasalah.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah beserta pembentuk dan materi muatannya.
  • Menguraikan tahapan pembentukan, pengundangan, dan pengawasan terhadap perda dan perkada.
  • Menjelaskan akibat putusan Mahkamah Konstitusi 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 terhadap pembatalan perda.

Yang dibahas

  1. Perda dan perkada: dua produk hukum daerah
  2. Tahapan pembentukan perda
  3. Muatan perda dan batasannya
  4. Perkada dan pengundangannya
  5. Pengawasan sebelum berlaku: evaluasi, register, dan penyampaian
  6. Pembatalan perda setelah putusan Mahkamah Konstitusi
  7. Contoh kasus: Perda yang mengancam pidana kurungan

Contoh soal

Siapa yang membentuk peraturan daerah menurut Pasal 236 UU 23/2014?

  1. A. Kepala daerah sendiri.
  2. B. DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
  3. C. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  4. D. Menteri Dalam Negeri.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Kepala daerah menetapkan perkada sendiri, bukan perda.
B. Benar
Itu bunyi Pasal 236 ayat (2).
C. Kurang tepat
Gubernur tidak membentuk perda kabupaten/kota.
D. Kurang tepat
Menteri tidak membentuk perda.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Perda
Peraturan daerah yang dibentuk DPRD bersama kepala daerah.
Perkada
Peraturan kepala daerah yang ditetapkan kepala daerah untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan yang lebih tinggi.
Nomor register
Nomor atas rancangan perda yang menjadi syarat sebelum penetapan dan pengundangan.
Lembaran daerah
Media pengundangan perda.
Berita daerah
Media pengundangan perkada.
Pengawasan preventif
Pengawasan sebelum produk hukum berlaku, melalui evaluasi dan register.
Hak uji materiil
Kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.