Unit 4 dari 7, sekitar 30 menit
Produk hukum daerah dan pengawasannya
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perda dibentuk DPRD bersama kepala daerah; perkada ditetapkan kepala daerah sendiri untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan yang lebih tinggi. Pembentukannya melalui perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Pengawasan dilakukan lebih dahulu lewat evaluasi dan nomor register untuk perda tertentu, lalu sesudahnya lewat penyampaian dan pengujian. Setelah dua putusan Mahkamah Konstitusi, pembatalan perda tidak lagi menjadi kewenangan Menteri atau gubernur, melainkan dilakukan melalui pengujian di Mahkamah Agung; pemerintah pusat kini mengandalkan koordinasi saat penyusunan dan sanksi bagi daerah yang tetap memberlakukan perda bermasalah.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah beserta pembentuk dan materi muatannya.
- Menguraikan tahapan pembentukan, pengundangan, dan pengawasan terhadap perda dan perkada.
- Menjelaskan akibat putusan Mahkamah Konstitusi 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 terhadap pembatalan perda.
Yang dibahas
- Perda dan perkada: dua produk hukum daerah
- Tahapan pembentukan perda
- Muatan perda dan batasannya
- Perkada dan pengundangannya
- Pengawasan sebelum berlaku: evaluasi, register, dan penyampaian
- Pembatalan perda setelah putusan Mahkamah Konstitusi
- Contoh kasus: Perda yang mengancam pidana kurungan
Contoh soal
Siapa yang membentuk peraturan daerah menurut Pasal 236 UU 23/2014?
- A. Kepala daerah sendiri.
- B. DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
- C. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- D. Menteri Dalam Negeri.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kepala daerah menetapkan perkada sendiri, bukan perda.
- B. Benar
- Itu bunyi Pasal 236 ayat (2).
- C. Kurang tepat
- Gubernur tidak membentuk perda kabupaten/kota.
- D. Kurang tepat
- Menteri tidak membentuk perda.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perda
- Peraturan daerah yang dibentuk DPRD bersama kepala daerah.
- Perkada
- Peraturan kepala daerah yang ditetapkan kepala daerah untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan yang lebih tinggi.
- Nomor register
- Nomor atas rancangan perda yang menjadi syarat sebelum penetapan dan pengundangan.
- Lembaran daerah
- Media pengundangan perda.
- Berita daerah
- Media pengundangan perkada.
- Pengawasan preventif
- Pengawasan sebelum produk hukum berlaku, melalui evaluasi dan register.
- Hak uji materiil
- Kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 18, 24A
- UU 23/2014 Pemerintahan Daerah: Pasal 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 79, 613
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.