Unit 5 dari 7, sekitar 30 menit
Keuangan daerah
Hubungan keuangan antara Pusat dan daerah diatur UU 1/2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Prinsipnya, urusan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai APBD, sedangkan urusan Pemerintah di daerah dibiayai APBN. Daerah memperoleh sumber penerimaan sendiri berupa pajak dan retribusi dengan jenis yang dibatasi undang-undang, dan menerima transfer dari Pusat berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Belanja daerah diarahkan pada pelayanan dasar dan target kinerja.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk prinsip pendanaan urusan pemerintahan.
- Membedakan pajak daerah dan retribusi daerah serta menjelaskan batas kewenangan daerah memungutnya.
- Menjelaskan jenis transfer ke daerah dan menentukan jenis dana yang cocok untuk suatu kebutuhan.
Yang dibahas
- Hubungan keuangan pusat dan daerah
- Pajak daerah dan batas kewenangan memungut
- Retribusi daerah dan perbedaannya dari pajak
- Transfer ke daerah dan penetapannya
- Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
- Belanja daerah dan pengaruh kebijakan Pusat
- Contoh kasus: Iuran pembangunan dari setiap keluarga
Contoh soal
Dari mana dibiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah?
- A. Dari APBD daerah yang bersangkutan.
- B. Dari dan atas beban APBN.
- C. Dari pendapatan asli daerah semata.
- D. Dari sumbangan masyarakat setempat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- APBD membiayai urusan yang menjadi kewenangan daerah.
- B. Benar
- Pasal 3 huruf b menyatakan urusan Pemerintah di daerah didanai APBN.
- C. Kurang tepat
- Pembiayaan urusan Pemerintah tidak dibebankan kepada pendapatan asli daerah.
- D. Kurang tepat
- Sumbangan bukan sumber pendanaan urusan Pemerintah menurut Pasal 3.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hubungan keuangan pusat dan daerah
- Pengaturan sumber penerimaan, transfer, belanja, pembiayaan, dan sinergi fiskal antara Pusat dan daerah.
- Pajak daerah
- Pungutan daerah menurut jenis yang ditentukan undang-undang, tanpa imbalan langsung kepada pembayar.
- Retribusi daerah
- Pungutan daerah atas layanan atau izin tertentu yang diterima pembayar.
- Opsen
- Pungutan tambahan menurut persentase tertentu atas pajak yang pokoknya dipungut tingkat pemerintahan lain.
- Transfer ke daerah
- Dana dari APBN untuk daerah berupa DBH, DAU, DAK, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.
- Celah fiskal
- Selisih kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah yang menjadi dasar alokasi DAU.
- Standar pelayanan minimal
- Batas bawah mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi daerah.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 18A
- UU 1/2022 HKPD: Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 87, 94, 95, 97, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 144, 109
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.