Unit 6 dari 7, sekitar 40 menit

Otonomi khusus dan daerah istimewa

Daerah di Indonesia pada dasarnya tunduk pada undang-undang pemerintahan daerah, tetapi UUD 1945 mengakui satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa. Aceh diberi partai politik lokal, Wali Nanggroe, peradilan syariat, dan pengelolaan bersama migas. Papua diberi Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua dan dana otonomi khusus. Yogyakarta diberi keistimewaan dalam lima urusan, termasuk pengisian jabatan gubernur. Jakarta memperoleh kewenangan khusus di bidang urusan pemerintahan dan kelembagaan serta kawasan aglomerasi. Menemukan norma yang berlaku selalu dimulai dari undang-undang kekhususan, baru kemudian undang-undang pemerintahan daerah.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan daerah khusus dan daerah istimewa serta dasar konstitusionalnya.
  • Menjelaskan kekhususan Aceh, Papua, DIY, dan Jakarta menurut undang-undang masing-masing.
  • Menerapkan undang-undang kekhususan untuk menentukan siapa berwenang atas suatu persoalan.

Yang dibahas

  1. Dasar konstitusional kekhususan
  2. Aceh, partai lokal dan Wali Nanggroe
  3. Aceh, syariat Islam dan sumber daya alam
  4. Papua dan representasi kultural
  5. Daerah Istimewa Yogyakarta
  6. Jakarta sebagai daerah khusus
  7. Contoh kasus: Kontrak migas lepas pantai di Aceh

Contoh soal

Apa fungsi Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 bagi undang-undang kekhususan daerah?

  1. A. Menetapkan sendiri isi kekhususan setiap daerah.
  2. B. Menjadi dasar konstitusional yang menyerahkan pengaturan kekhususan kepada undang-undang.
  3. C. Membebaskan daerah khusus dari seluruh ketentuan pemerintahan daerah.
  4. D. Mengubah Indonesia menjadi negara federal bagi daerah tertentu.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Pasal itu hanya mengakui dan menghormati satuan khusus atau istimewa; isinya diatur undang-undang.
B. Benar
Pasal itu menyatakan satuan khusus atau istimewa diatur dengan undang-undang.
C. Kurang tepat
Kekhususan bersifat tambahan; hal yang tidak diatur khusus tetap mengikuti aturan umum.
D. Kurang tepat
Daerah khusus tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Daerah khusus
Satuan pemerintahan daerah yang diberi kewenangan atau cara penyelenggaraan tertentu oleh undang-undang karena kebutuhan tertentu.
Daerah istimewa
Satuan pemerintahan daerah yang kedudukannya diakui berdasarkan sejarah dan hak asal-usul.
Qanun
Peraturan Aceh sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
Perdasus
Peraturan daerah provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu undang-undang otonomi khusus.
Perdais
Peraturan daerah DIY yang mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa.
Majelis Rakyat Papua
Representasi kultural orang asli Papua yang berwenang melindungi hak-hak orang asli Papua.
Kawasan Aglomerasi
Kawasan yang dibentuk untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan daerah sekitarnya.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.