Unit 4 dari 7, sekitar 32 menit
Kontrak dagang internasional
Kontrak jual beli lintas negara menghadapi dua soal: hukum mana yang mengaturnya dan bagaimana risiko serta pembayarannya dibagi. Di Indonesia, kontrak tunduk pada kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata, ditambah pilihan hukum para pihak. CISG adalah konvensi PBB tentang jual beli barang internasional, tetapi Indonesia belum menjadi pihaknya. Incoterms menyeragamkan pembagian biaya, risiko, dan pengiriman, sedangkan letter of credit menjaga pembayaran lewat bank dengan syarat dokumen yang sesuai. Ketiganya bekerja bersama dengan klausul pilihan hukum dan penyelesaian sengketa.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan sumber hukum kontrak dagang internasional dan peran kebebasan berkontrak serta pilihan hukum.
- Menguraikan cakupan CISG dan akibat bahwa Indonesia belum menjadi pihak.
- Menjelaskan fungsi Incoterms dan mekanisme letter of credit berdasarkan UCP 600, termasuk batas-batasnya.
Yang dibahas
- Dasar hukum kontrak dagang internasional
- CISG dan kedudukan Indonesia
- Incoterms
- Letter of credit dan UCP 600
- Menyatukan kontrak, pilihan hukum, dan sengketa
- Contoh kasus: Pengapalan kopra dan dokumen yang meleset
Contoh soal
Para pihak dalam kontrak ekspor memilih hukum Singapura sebagai hukum yang mengatur kontrak. Apa penilaian yang paling tepat?
- A. Pilihan itu tidak berarti apa pun karena kontrak selalu tunduk hukum Indonesia.
- B. Pilihan itu lazim dihormati sepanjang tidak melanggar ketertiban umum forum.
- C. Pilihan itu hanya sah bila disetujui Mahkamah Agung.
- D. Pilihan itu menghapus syarat sah kontrak seperti kecakapan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pilihan hukum lazim dihormati, dengan batas ketertiban umum.
- B. Benar
- Para pihak memiliki ruang memilih hukum yang mengatur kontraknya.
- C. Kurang tepat
- Tidak diperlukan persetujuan seperti itu.
- D. Kurang tepat
- Aturan pemaksa tertentu tetap berlaku.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Kebebasan berkontrak
- Asas bahwa para pihak bebas menentukan isi kontrak selama tidak melanggar hukum.
- CISG
- Konvensi PBB tentang jual beli barang internasional yang Indonesia belum menjadi pihaknya.
- Incoterms
- Aturan Kamar Dagang Internasional yang membagi penyerahan, risiko, dan biaya dalam jual beli.
- FOB
- Istilah yang menyerahkan risiko kepada pembeli saat barang dimuat di kapal pelabuhan muat.
- Letter of credit
- Janji bank penerbit membayar penerima bila dokumen yang sesuai diserahkan.
- UCP 600
- Aturan praktik Kamar Dagang Internasional yang mengatur letter of credit.
- Prinsip kemandirian
- Asas bahwa letter of credit terpisah dari kontrak jual belinya.
- Pelanggaran pokok
- Pelanggaran yang membuat pihak lain kehilangan sebagian besar manfaat kontrak.
Dasar hukum
- KUHPerdata: Pasal 1320, 1338, 1339
- UU 30/1999 Arbitrase dan APS: Pasal 2, 3, 4
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.