Unit 1 dari 7, sekitar 30 menit
Sumber dan subjek
Hukum perdagangan dan bisnis internasional bersumber pada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan lex mercatoria, yaitu kebiasaan para pedagang yang dibakukan. Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian lewat pengesahan: dengan undang-undang untuk materi tertentu seperti pembentukan kaidah hukum baru, atau dengan keputusan presiden untuk materi lain. Subjeknya berlapis. Negara dan organisasi internasional membuat aturan, sedangkan pelaku usaha, yaitu perusahaan dan penanam modal, menjalankan transaksi dan dapat memperoleh hak lewat perjanjian atau kontrak.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan sumber hukum perdagangan internasional: perjanjian internasional, kebiasaan, prinsip umum, dan lex mercatoria.
- Menguraikan cara Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional menurut UU 24/2000.
- Membedakan subjek hukum perdagangan internasional, yaitu negara, organisasi internasional, dan pelaku usaha, beserta kapasitas masing-masing.
Yang dibahas
- Dua lapisan hukum: publik dan privat
- Perjanjian internasional sebagai sumber utama
- Pengesahan dengan undang-undang atau keputusan presiden
- Kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum
- Lex mercatoria
- Subjek: negara, organisasi internasional, dan pelaku usaha
- Contoh kasus: Kontrak, perjanjian, dan siapa yang terikat
Contoh soal
Sebuah negara menaikkan tarif bea masuk atas baja impor. Persoalan ini paling tepat dikategorikan sebagai ...
- A. hukum bisnis internasional privat karena baja diperdagangkan swasta.
- B. hukum perdagangan internasional publik karena tarif adalah kebijakan negara.
- C. hukum perdata biasa karena menyangkut jual beli.
- D. hukum pidana ekonomi karena menyangkut bea.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Tarif adalah kebijakan negara, sehingga masuk lapisan publik.
- B. Benar
- Pengaturan tarif adalah hubungan antarnegara dan pembatasannya diatur perjanjian.
- C. Kurang tepat
- Jual beli individual berbeda dari kebijakan tarif negara.
- D. Kurang tepat
- Kebijakan tarif bukan perbuatan pidana.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perjanjian internasional
- Perjanjian tertulis yang diatur hukum internasional dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
- Pengesahan
- Perbuatan hukum mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui ratifikasi, aksesi, penerimaan, atau persetujuan.
- Hukum kebiasaan internasional
- Praktik negara yang konsisten disertai keyakinan bahwa praktik itu merupakan kewajiban hukum.
- Lex mercatoria
- Kebiasaan dan prinsip para pedagang yang dibakukan dan dipakai lintas negara.
- Soft law
- Aturan yang daya ikatnya berasal dari kesepakatan dan praktik, bukan paksaan negara.
- Organisasi internasional
- Organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional.
- Penanam modal asing
- Perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, atau pemerintah asing yang menanam modal di Indonesia.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 11
- UU 24/2000 Perjanjian Internasional: Pasal 9, 10, 11, 1
- UU 7/1994 WTO: Pasal 1
- UU 5/1968 ICSID: Pasal 2
- UU 25/2007 Penanaman Modal: Pasal 1, 32
- KUHPerdata: Pasal 1339
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.