Unit 2 dari 7, sekitar 30 menit
WTO
World Trade Organization adalah organisasi internasional yang mengelola aturan perdagangan barang, jasa, dan kekayaan intelektual antaranggotanya. Indonesia terikat setelah mengesahkan Persetujuan Pembentukan WTO dengan UU 7/1994. Dua prinsip non-diskriminasi menjadi tulang punggungnya: most-favoured-nation melarang membeda-bedakan mitra dagang asing, sedangkan national treatment melarang membeda-bedakan produk impor dari produk dalam negeri. Pasal XX GATT memberi ruang bagi tujuan kebijakan yang sah, asalkan tidak disalahgunakan. Sengketa antaranggota diselesaikan melalui konsultasi, panel, dan, secara teori, banding.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan Persetujuan WTO dalam hukum Indonesia melalui UU 7/1994 dan UU 17/2017.
- Membedakan prinsip most-favoured-nation dan national treatment serta menerapkannya pada kasus sederhana.
- Menguraikan cara kerja pengecualian umum Pasal XX GATT dan tahapan penyelesaian sengketa di WTO.
Yang dibahas
- Dari Marrakesh ke hukum Indonesia
- Most-favoured-nation
- National treatment
- Pengecualian umum Pasal XX GATT
- Penyelesaian sengketa di WTO
- Contoh kasus: Cukai minuman dan larangan ekspor
Contoh soal
Pelaku usaha ekspor sepatu merasa dirugikan oleh bea masuk tinggi di negara anggota WTO lain. Apa yang tepat tentang jalur penyelesaiannya di WTO?
- A. Pelaku usaha itu dapat langsung mengajukan permohonan panel atas namanya sendiri.
- B. Pemerintah Indonesia sebagai anggota dapat mengajukan sengketa bila memenuhi syarat dan memilih berbuat demikian.
- C. UU 7/1994 memberi pelaku usaha hak menggugat negara lain di pengadilan Indonesia.
- D. Sengketa hanya bisa diajukan jika naskah terjemahan Indonesia dilanggar.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pihak dalam sengketa WTO hanyalah anggota, bukan pelaku usaha perorangan.
- B. Benar
- Hanya anggota yang berperkara, sehingga pelaku usaha perlu mendorong pemerintahnya.
- C. Kurang tepat
- UU 7/1994 hanya mengesahkan persetujuan; tidak memberi hak gugat seperti itu.
- D. Kurang tepat
- Naskah Inggris yang menjadi rujukan bila ada perbedaan tafsir.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- WTO
- Organisasi internasional yang mengelola aturan perdagangan multilateral antaranggotanya.
- GATT 1994
- Perjanjian pokok perdagangan barang dalam Lampiran 1 Persetujuan WTO.
- MFN
- Kewajiban memberi keuntungan perdagangan yang sama kepada produk sejenis semua anggota.
- National treatment
- Kewajiban memperlakukan produk impor tidak kurang menguntungkan daripada produk sejenis dalam negeri.
- Chapeau
- Kalimat pembuka Pasal XX yang mencegah penyalahgunaan pengecualian.
- DSB
- Dispute Settlement Body, badan WTO yang membentuk panel dan menerima laporan sengketa.
- Konsensus negatif
- Aturan bahwa keputusan diambil kecuali semua anggota sepakat menolaknya.
- Badan Banding
- Badan WTO yang memeriksa pertanyaan hukum dalam laporan panel.
Dasar hukum
- UU 7/1994 WTO: Pasal 1, 2
- UU 17/2017 protokol WTO: Pasal 1, 2
- UU 25/2007 Penanaman Modal: Pasal 6
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.