Unit 7 dari 7, sekitar 30 menit
Penyelesaian sengketa bisnis internasional
Pelaku bisnis lintas negara umumnya menyelesaikan sengketa lewat arbitrase karena putusannya lebih mudah dibawa ke banyak negara daripada putusan pengadilan. Dasarnya adalah perjanjian arbitrase tertulis, yang membuat pengadilan negeri tidak berwenang mengadili pokok sengketa. Putusan arbitrase final, tetapi dapat dimohonkan pembatalan dengan alasan yang sempit. Putusan arbitrase internasional baru dapat dilaksanakan di Indonesia bila memenuhi syarat pengakuan dan memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan syarat sahnya perjanjian arbitrase dan akibatnya terhadap kewenangan pengadilan.
- Membedakan pelaksanaan, pembatalan, dan pengakuan putusan arbitrase nasional dan internasional.
- Menganalisis apakah suatu putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia.
Yang dibahas
- Perjanjian arbitrase dan kewenangan pengadilan
- Lembaga arbitrase dan hukum yang berlaku
- Putusan arbitrase nasional dan pelaksanaannya
- Pembatalan putusan arbitrase
- Putusan arbitrase internasional di Indonesia
- Konvensi New York dan syarat pengakuan
- Contoh kasus: Putusan SIAC melawan perusahaan Indonesia
Contoh soal
Apa akibat adanya perjanjian arbitrase tertulis terhadap Pengadilan Negeri?
- A. Pengadilan Negeri tetap berwenang, tetapi harus menunggu arbiter selesai.
- B. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang termasuk dalam perjanjian itu.
- C. Pengadilan Negeri hanya berwenang bila nilai sengketa kecil.
- D. Pengadilan Negeri berwenang bila salah satu pihak adalah orang asing.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 3 menyatakan pengadilan tidak berwenang, bukan sekadar menunggu.
- B. Benar
- Pasal 3 dan Pasal 11 meniadakan hak membawa sengketa ke Pengadilan Negeri.
- C. Kurang tepat
- Undang-undang tidak membedakan menurut nilai sengketa.
- D. Kurang tepat
- Kewarganegaraan pihak tidak mengubah akibat perjanjian arbitrase.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Arbitrase
- Penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis.
- Klausula arbitrase
- Kesepakatan dalam kontrak tertulis, dibuat sebelum sengketa, untuk menyelesaikan sengketa lewat arbitrase.
- Eksekuatur
- Perintah pengadilan agar putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia.
- Ketertiban umum
- Sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia.
- Ex aequo et bono
- Pemutusan berdasarkan keadilan dan kepatutan.
- Arbitrase ad hoc
- Arbitrase yang aturan acaranya disusun sendiri oleh para pihak, bukan oleh lembaga.
Dasar hukum
- UU 30/1999 Arbitrase dan APS: Pasal 1, 3, 4, 5, 11, 34, 56, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 70, 71, 72
- Perma 3/2023 Arbiter, Hak Ingkar, Putusan Arbitrase: Pasal 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27
- Keppres 34/1981 Konvensi New York 1958
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.