Unit 3 dari 13, sekitar 35 menit
Badan hukum
Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan hukum yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri, terpisah dari para pendiri dan anggotanya. Lima teori berusaha menjelaskan hakikatnya: fiksi, kekayaan bertujuan, organ, pemilikan bersama, dan kenyataan yuridis. Badan hukum dibedakan menjadi publik dan privat, serta korporasi dan yayasan. Pasal 1653 KUHPerdata menyebut tiga jalan lahirnya badan hukum, sedangkan undang-undang khusus menentukan kapan perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi menjadi badan hukum. Pasal 1654–1665 mengatur perkumpulan: pengurus mewakili badan hukum, perbuatan di luar wewenangnya hanya mengikat bila bermanfaat atau disetujui kemudian, anggota tidak menanggung utang perkumpulan, dan pada pembubaran utang dilunasi lebih dulu dari kekayaan perkumpulan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menguraikan unsur badan hukum dan membandingkan teori fiksi, kekayaan bertujuan, organ, pemilikan bersama, dan kenyataan yuridis beserta akibat praktisnya.
- Menggolongkan badan hukum menurut jenisnya dan menjelaskan syarat serta jalan memperoleh status badan hukum menurut Pasal 1653 KUHPerdata dan undang-undang khusus.
- Menerapkan Pasal 1654–1665 KUHPerdata pada soal kewenangan pengurus, tanggung jawab anggota, dan pembubaran perkumpulan.
Yang dibahas
- Pengertian dan unsur badan hukum
- Teori fiksi dan teori kekayaan bertujuan
- Teori organ, pemilikan bersama, dan kenyataan yuridis
- Jenis badan hukum
- Jalan dan syarat memperoleh status badan hukum
- Pengurus dan anggota perkumpulan
- Tanggung jawab anggota dan berakhirnya perkumpulan
- Contoh kasus: Perkumpulan Pencinta Alam Rimba Lestari
Contoh soal
Lima sahabat menjalankan usaha katering bersama berdasarkan perjanjian persekutuan perdata. Usaha itu berutang Rp100 juta kepada pemasok. Mengapa pemasok dapat menagih harta pribadi para sahabat itu?
- A. Karena usaha katering tidak mempunyai tujuan yang jelas.
- B. Karena persekutuan perdata tidak mempunyai kekayaan yang terpisah dari para sekutunya.
- C. Karena persekutuan perdata tidak boleh menjalankan usaha.
- D. Karena para sekutu belum menunjuk pengurus.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Persekutuan itu punya tujuan yang jelas, yaitu mencari dan membagi keuntungan; masalahnya bukan pada tujuan.
- B. Benar
- Benar. Persekutuan perdata hanya perjanjian, jadi tidak ada kekayaan yang berdiri sendiri, dan Pasal 1643 membuka penagihan kepada tiap sekutu.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 1618 justru merumuskan persekutuan perdata sebagai kerja sama untuk membagi keuntungan dari usaha.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Menunjuk pengurus tidak mengubah persekutuan menjadi badan hukum; yang menentukan adalah kekayaan terpisah dan status dari hukum.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Badan hukum
- Subjek hukum selain manusia yang oleh hukum diberi kepribadian, dengan kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari pendiri dan anggotanya.
- Persekutuan perdata
- Perjanjian dua orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan guna membagi keuntungannya, tanpa kekayaan yang berdiri sendiri.
- Korporasi
- Badan hukum berupa kumpulan orang yang bertindak bersama sebagai satu subjek hukum.
- Yayasan
- Badan hukum berupa kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan tertentu dan tidak mempunyai anggota.
- Teori fiksi
- Pandangan bahwa badan hukum hanyalah rekaan negara yang diperlakukan seolah-olah orang.
- Teori organ
- Pandangan Gierke bahwa badan hukum adalah organisme nyata yang berkehendak melalui organnya.
- Teori kenyataan yuridis
- Pandangan Meijers bahwa badan hukum nyata sebagai ciptaan hukum, dan penyamaannya dengan manusia terbatas pada bidang hukum.
- Penyingkapan tirai perseroan
- Hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham karena ia menyalahgunakan pemisahan kekayaan perseroan.
Dasar hukum
- KUHPerdata: Pasal 1618, 1642, 1643, 1646, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665
- UU 40/2007 Perseroan Terbatas: Pasal 1, 3, 7, 14, 153A
- UU 16/2001 Yayasan: Pasal 1, 9, 11
- UU 25/1992 Perkoperasian: Pasal 6, 9
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.