Unit 10 dari 13, sekitar 35 menit
Hak jaminan kebendaan (pengantar)
Semua harta debitur menjadi jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1131–1132 KUHPerdata), tetapi jaminan umum ini tidak memberi kedudukan didahulukan. Hak jaminan kebendaan memberi kreditur hak didahulukan atas benda tertentu yang mengikuti benda itu di tangan siapa pun. Ada empat lembaganya. Gadai untuk benda bergerak dan lahir dengan menyerahkan benda ke kekuasaan kreditur. Hipotek untuk benda tak bergerak; sejak UU 4/1996 tidak dipakai lagi untuk tanah. Hak tanggungan untuk hak atas tanah, lahir saat didaftar di kantor pertanahan. Fidusia untuk benda bergerak dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; bendanya tetap dipakai debitur dan jaminannya lahir saat didaftar. Keempatnya bersifat ikutan dan melarang kreditur memiliki benda jaminan begitu saja.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan jaminan umum menurut Pasal 1131–1132 KUHPerdata dari jaminan khusus, serta jaminan kebendaan dari jaminan perorangan.
- Menguraikan unsur, cara lahir, dan cara eksekusi gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia.
- Memilih lembaga jaminan yang tepat untuk suatu benda dan menjelaskan akibat bila syarat lahirnya tidak dipenuhi.
Yang dibahas
- Jaminan umum dan jaminan khusus
- Gadai dan syarat penyerahan kekuasaan
- Hak, kewajiban, dan eksekusi gadai
- Hipotek dan peralihannya ke hak tanggungan
- Hak tanggungan atas tanah
- Jaminan fidusia
- Contoh kasus: Truk yang dijual diam-diam
Contoh soal
Harta Pak Gani yang tersisa hanya sebuah mobil yang terjual Rp60 juta. Ia berutang Rp40 juta kepada Bu Hesti dan Rp80 juta kepada Bu Indah, dan keduanya tidak memegang jaminan khusus. Berapa yang diterima Bu Hesti?
- A. Rp40 juta, karena piutangnya lebih kecil sehingga dilunasi lebih dulu.
- B. Rp20 juta, karena hasil penjualan dibagi menurut perbandingan piutang 40 banding 80.
- C. Rp30 juta, karena hasil penjualan dibagi rata antara dua kreditur.
- D. Tidak ada, karena tanpa jaminan khusus kreditur tidak dapat menagih dari harta debitur.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 1132 tidak mendahulukan piutang yang lebih kecil; tanpa alasan sah untuk didahulukan, semua kreditur dibagi menurut perbandingan.
- B. Benar
- Benar. Rp60 juta dibagi sepertiga untuk Bu Hesti dan dua pertiga untuk Bu Indah menurut Pasal 1132.
- C. Kurang tepat
- Pembagian menurut Pasal 1132 berdasarkan perbandingan besar piutang, bukan dibagi rata per orang.
- D. Kurang tepat
- Pasal 1131 justru menjadikan semua harta debitur jaminan bagi semua krediturnya tanpa perjanjian khusus.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Jaminan umum
- Jaminan berupa seluruh harta debitur bagi semua krediturnya menurut Pasal 1131 KUHPerdata, tanpa hak didahulukan.
- Droit de preference
- Hak pemegang jaminan kebendaan untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari hasil penjualan benda jaminan.
- Droit de suite
- Sifat hak jaminan kebendaan yang tetap membebani benda di tangan siapa pun benda itu berada.
- Gadai
- Hak kreditur atas benda bergerak yang diserahkan ke kekuasaannya sebagai jaminan utang, dengan hak mengambil pelunasan lebih dahulu dari benda itu.
- Hipotek
- Hak kebendaan atas benda tak bergerak sebagai jaminan utang, kini terutama untuk kapal terdaftar.
- Hak tanggungan
- Hak jaminan atas hak atas tanah beserta benda yang menyatu dengan tanah, yang lahir pada tanggal buku tanah hak tanggungan.
- Jaminan fidusia
- Hak jaminan atas benda yang hak miliknya dialihkan sebagai jaminan sementara bendanya tetap dikuasai pemberi fidusia, yang lahir saat dicatat dalam Buku Daftar Fidusia.
- Parate eksekusi
- Kewenangan kreditur menjual benda jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa putusan pengadilan.
Dasar hukum
- KUHPerdata: Pasal 1131, 1132, 1133, 1134, 1820, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1159, 1160, 1162, 1163, 1167, 1168, 1171, 1176, 1178
- KUHD: Pasal 314
- UU 5/1960 UUPA: Pasal 25, 51, 53, 57
- UU 4/1996 Hak Tanggungan: Pasal 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 29
- UU 42/1999 Jaminan Fidusia: Pasal 1, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30, 33
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.