Unit 5 dari 13, sekitar 35 menit
Hukum perkawinan (dasar)
UU 1/1974 jo. UU 16/2019 mengatur perkawinan bagi semua warga negara dan menggantikan aturan perkawinan BW sejauh sudah diaturnya. Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan wajib dicatat. Calon mempelai harus setuju, berumur 19 tahun, mendapat izin orang tua bila belum 21 tahun, dan tidak terkena larangan. Asasnya monogami, dengan poligami sebagai pengecualian yang memerlukan izin pengadilan. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap dikuasai masing-masing. Perjanjian perkawinan dapat mengubah pola itu dan, sejak Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, dapat dibuat selama perkawinan. Perkawinan putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan; perceraian hanya di depan sidang dan dengan alasan yang ditentukan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menguji sah tidaknya suatu perkawinan dengan syarat materiil, larangan, dan pencatatan menurut UU Perkawinan dan PP 9/1975.
- Memilah harta bersama dari harta bawaan dan menilai pengaruh perjanjian perkawinan, termasuk yang dibuat selama perkawinan.
- Menerapkan alasan dan tata cara putusnya perkawinan beserta akibatnya terhadap anak, bekas istri, dan harta.
Yang dibahas
- Pengertian dan sahnya perkawinan
- Syarat persetujuan, izin, dan umur
- Larangan perkawinan, poligami, dan pembatalan
- Pencatatan perkawinan dan pencegahan
- Harta benda dalam perkawinan
- Perjanjian perkawinan
- Putusnya perkawinan dan akibatnya
- Contoh kasus: Mobil, rumah warisan, dan tanda tangan istri
Contoh soal
Ardi dan Lestari, keduanya beragama Hindu, menikah di hadapan pegawai catatan sipil dan menerima akta perkawinan, tetapi tidak pernah menjalani upacara perkawinan menurut agama mereka. Bagaimana kedudukan perkawinan itu menurut UU Perkawinan?
- A. Sah, karena akta perkawinan dari pegawai catatan sipil adalah bukti perkawinan yang sah.
- B. Belum memenuhi ukuran sah Pasal 2 ayat (1), karena perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama mereka.
- C. Sah, karena Pasal 26 KUHPerdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata.
- D. Sah, asalkan kedua pihak sudah berumur 19 tahun dan saling setuju.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Akta membuktikan pencatatan, tetapi ukuran sah menurut Pasal 2 ayat (1) adalah hukum agama dan kepercayaan para pihak.
- B. Benar
- Benar. Penjelasan Pasal 2 menegaskan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sehingga pencatatan saja tidak cukup.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 26 KUHPerdata adalah aturan lama yang tidak berlaku lagi untuk soal yang sudah diatur UU Perkawinan, termasuk ukuran sahnya perkawinan.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Umur dan persetujuan adalah syarat perkawinan, tetapi tidak menggantikan ukuran sah menurut hukum agama dalam Pasal 2 ayat (1).
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Harta bersama
- Harta benda yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan, kecuali hadiah dan warisan.
- Harta bawaan
- Harta yang sudah dimiliki suami atau istri sebelum perkawinan dan tetap di bawah penguasaan masing-masing.
- Dispensasi kawin
- Izin pengadilan, atas permohonan orang tua, bagi calon mempelai yang belum berumur 19 tahun.
- Pencegahan perkawinan
- Upaya menghalangi perkawinan yang belum dilangsungkan karena ada pihak yang tidak memenuhi syarat.
- Pembatalan perkawinan
- Putusan pengadilan yang meniadakan perkawinan yang sudah dilangsungkan karena syaratnya tidak terpenuhi.
- Perjanjian perkawinan
- Perjanjian tertulis suami istri, kini dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan, yang mengatur harta atau hal lain dan mengikat pihak ketiga setelah disahkan.
- Itsbat nikah
- Penetapan pengadilan agama tentang sahnya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Waktu tunggu
- Tenggang waktu sesudah perkawinan putus yang harus dilewati seorang perempuan sebelum boleh menikah lagi.
Dasar hukum
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 65, 66, 24, 31
- UU 16/2019 perubahan Perkawinan
- UU 23/2002 Perlindungan Anak: Pasal 1, 26
- PP 9/1975 pelaksanaan UU Perkawinan: Pasal 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 34, 39, 41, 44
- UU 23/2006 Adminduk: Pasal 35
- Kompilasi Hukum Islam: Pasal 7, 45, 87, 93, 96, 97, 116
- KUHPerdata: Pasal 26, 29, 119, 124, 147, 149, 209
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.