Unit 12 dari 13, sekitar 35 menit
Pembuktian dan daluwarsa
Dalam perkara perdata hanya peristiwa yang dibantah yang perlu dibuktikan, dan Pasal 1865 membebankan pembuktian kepada pihak yang mendalilkan hak atau peristiwa, baik untuk meneguhkan haknya maupun membantah hak lawan. Undang-undang mengenal lima alat bukti: tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta otentik dan pengakuan di muka hakim memberi bukti sempurna; keterangan satu saksi saja tidak cukup; sumpah pemutus mengakhiri sengketa. Lewat waktu adalah sarana memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari perikatan karena lewatnya waktu. Tuntutan umumnya hapus setelah tiga puluh tahun, beberapa tagihan sehari-hari lebih cepat. Lewat waktu harus diajukan pihak, dapat dicegah dengan gugatan atau pengakuan, dan tidak berjalan dalam keadaan tertentu.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menentukan pihak yang memikul beban pembuktian dan menilai kekuatan tiap alat bukti dalam perkara perdata.
- Membedakan akta otentik, akta di bawah tangan, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah beserta akibatnya.
- Menghitung lewat waktu suatu tuntutan serta menilai apakah lewat waktu itu dicegah atau ditangguhkan.
Yang dibahas
- Apa yang dibuktikan dan siapa yang membuktikan
- Bukti tulisan
- Saksi dan persangkaan
- Pengakuan dan sumpah
- Lewat waktu: pengertian dan asas umum
- Jangka waktu, pencegahan, dan penangguhan
- Contoh kasus: Surat utang yang diketik
Contoh soal
Toko Sinar menggugat Pak Mulyo atas harga semen Rp 40 juta. Pak Mulyo mengakui menerima semen itu, tetapi menyatakan sudah membayar tunai. Siapa yang harus membuktikan pembayaran?
- A. Toko Sinar, karena penggugat selalu memikul seluruh beban pembuktian.
- B. Pak Mulyo, karena ia mengajukan peristiwa baru, yaitu pembayaran, untuk membantah hak Toko Sinar.
- C. Tidak seorang pun, karena hakim akan memeriksa pembukuan kedua pihak atas inisiatifnya sendiri.
- D. Keduanya sama berat, karena masing-masing mengajukan dalil.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 1865 juga membebani orang yang menunjuk peristiwa untuk membantah hak orang lain.
- B. Benar
- Benar. Pembayaran adalah dalil yang membantah hak penggugat, sehingga pembuktiannya dibebankan kepada Pak Mulyo.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Dalam perkara perdata para pihak yang mengajukan bukti; hakim tidak mencari sendiri bukti pembayaran.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Penerimaan semen sudah diakui sehingga tidak perlu dibuktikan; yang dipersoalkan hanya pembayaran, dan itu dalil Pak Mulyo.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Beban pembuktian
- Kewajiban pihak yang mendalilkan hak atau peristiwa untuk membuktikannya di hadapan hakim.
- Akta otentik
- Akta yang dibuat dalam bentuk menurut undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat.
- Bukti permulaan tertulis
- Akta tertulis dari pihak lawan yang membenarkan adanya peristiwa yang didalilkan, tetapi belum membuktikan sempurna.
- Persangkaan
- Kesimpulan yang ditarik undang-undang atau hakim dari peristiwa yang sudah diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui.
- Sumpah pemutus
- Sumpah yang diperintahkan satu pihak kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya.
- Lewat waktu (daluwarsa)
- Sarana memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari perikatan karena lewatnya waktu dengan syarat undang-undang.
- Pencegahan lewat waktu (stuiting)
- Perbuatan, seperti gugatan atau pengakuan utang, yang menghentikan lewat waktu sehingga hitungannya dimulai baru.
- Decheance
- Jangka waktu yang diberikan undang-undang untuk memakai hak tertentu, yang bila lewat menggugurkan hak itu dengan pasti.
Dasar hukum
- KUHPerdata: Pasal 533, 1244, 1394, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1895, 1902, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1912, 1915, 1916, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1936, 1940, 1941, 1943, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981, 1982, 1987, 1988, 1990
- HIR: Pasal 163, 164
- RBg: Pasal 283, 284
- UU 11/2008 ITE: Pasal 5, 6
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.