Unit 12 dari 12, sekitar 35 menit
Klausula baku, bahasa kontrak, bea meterai
Kontrak modern jarang dirundingkan pasal demi pasal. Pelaku usaha menyiapkan syarat baku, dan konsumen menerima atau menolak. Perjanjian baku sah, tetapi Pasal 18 UU 8/1999 melarang delapan jenis isi klausula baku dan klausula yang sulit dilihat atau dimengerti; klausula yang melanggarnya batal demi hukum. Perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia wajib berbahasa Indonesia. Bila ada pihak asing, perjanjian ditulis juga dalam bahasa pihak asing atau bahasa Inggris sebagai padanan, dan bila tafsirnya berbeda, berlaku bahasa yang disepakati. Akibat perjanjian yang hanya berbahasa asing masih diperdebatkan. Bea meterai adalah pajak atas dokumen sebesar Rp10.000, bukan syarat sah perjanjian.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menguji apakah suatu klausula baku dilarang menurut Pasal 18 UU 8/1999 dan menentukan akibatnya bagi klausula dan perjanjiannya.
- Menerapkan Pasal 31 UU 24/2009 dan Pasal 26 Perpres 63/2019 pada perjanjian yang melibatkan pihak asing, serta menjelaskan perdebatan tentang akibat pelanggarannya.
- Menentukan apakah suatu dokumen terutang bea meterai, kapan, oleh siapa, dan apa akibatnya bila tidak dibubuhi meterai.
Yang dibahas
- Perjanjian baku dan klausula baku
- Mengapa perjanjian baku mengikat
- Delapan larangan isi dalam Pasal 18 ayat (1)
- Larangan bentuk dan akibat pelanggaran
- Bahasa dalam kontrak
- Bea meterai
- Contoh kasus: Kontrak distribusi berbahasa Inggris dan syarat aplikasi
Contoh soal
Manakah yang paling tepat disebut klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 UU 8/1999?
- A. Klausul penyelesaian sengketa yang diusulkan pembeli rumah dan diterima pengembang setelah rapat negosiasi.
- B. Klausul harga dalam kontrak pengadaan yang ditulis tangan oleh kedua pihak saat bertemu.
- C. Ketentuan "barang yang rusak karena pengiriman bukan tanggung jawab toko" yang tercetak di semua nota toko daring.
- D. Kesepakatan lisan antara dua pedagang pasar tentang tempo pembayaran.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Klausul itu hasil perundingan, bukan ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha lebih dulu.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Klausul itu disusun bersama pada saat itu, bukan disiapkan lebih dulu oleh satu pihak.
- C. Benar
- Benar. Ketentuan itu disiapkan lebih dulu, ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha, dan dituangkan dalam dokumen yang mengikat konsumen.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Tidak ada syarat yang disiapkan sepihak; tempo itu disepakati bersama.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Klausula baku
- Aturan atau syarat yang disiapkan dan ditetapkan lebih dulu secara sepihak oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat konsumen.
- Perjanjian baku
- Perjanjian yang isinya dibakukan oleh satu pihak sehingga pihak lain hanya dapat menerima atau menolaknya.
- Klausula eksonerasi
- Klausul yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab satu pihak bila ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.
- Konsumen akhir
- Pemakai barang atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
- Padanan bahasa
- Versi bahasa asing perjanjian yang dipakai untuk menyamakan pemahaman dengan pihak asing di samping versi bahasa Indonesia.
- Bea meterai
- Pajak atas dokumen tertentu, dengan tarif tetap Rp10.000 per dokumen.
- Pemeteraian kemudian
- Pelunasan bea meterai yang memerlukan pengesahan pejabat, untuk dokumen yang bea meterainya belum dibayar atau yang dipakai sebagai alat bukti di pengadilan.
Dasar hukum
- UU 8/1999 Perlindungan Konsumen: Pasal 1, 18, 45, 52, 62
- KUHPerdata: Pasal 1320, 1337, 1338, 1349
- UU 24/2009 Bendera, Bahasa, Lambang Negara: Pasal 31, 40
- Perpres 63/2019 Penggunaan Bahasa Indonesia: Pasal 26
- UU 10/2020 Bea Meterai: Pasal 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 23, 28, 31
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.