Hukum Perikatan & Kontrak
Setelah selesai, kamu mampu menjelaskan sumber dan jenis perikatan, menguji keabsahan perjanjian, menganalisis wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta mengenali perjanjian bernama dan perjanjian modern.
12 unit · semester 3
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Perdata
Gratis untuk mulai. Masuk dengan akun Google.
Daftar unit
Unit 2
bersyarat, dengan ketetapan waktu, alternatif, tanggung renteng, dapat/tidak dapat dibagi, dengan ancaman hukuman.
Masuk untuk mulaiUnit 3
konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, itikad baik (Pasal 1338), kepribadian (Pasal 1315, 1340), proporsionalitas.
Masuk untuk mulaiUnit 4
Pasal 1320; akibat: batal demi hukum dan dapat dibatalkan; cacat kehendak (Pasal 1321–1328) dan penyalahgunaan keadaan.
Masuk untuk mulaiUnit 6
somasi (Pasal 1238), ganti rugi (Pasal 1243–1252), keadaan memaksa (Pasal 1244–1245), risiko.
Masuk untuk mulaiUnit 7
Pasal 1381: pembayaran, novasi, kompensasi, percampuran utang, pembebasan, musnahnya barang, pembatalan.
Masuk untuk mulaiUnit 8
jual beli (Pasal 1457 dst.), sewa-menyewa (1548 dst.), persekutuan (1618 dst.), pemberian kuasa (1792 dst.), penanggungan (1820 dst.), perdamaian (1851 dst.).
Masuk untuk mulaiUnit 9
Perjanjian tidak bernama dan kontrak modern
sewa guna usaha, waralaba, kontrak elektronik. Rujukan: UU ITE; PP 71/2019.
Masuk untuk mulaiUnit 11
Perikatan karena undang-undang lainnya
perwakilan sukarela (Pasal 1354) dan pembayaran tak terutang (Pasal 1359).
Masuk untuk mulaiUnit 12
Klausula baku, bahasa kontrak, bea meterai
Pasal 18 UU 8/1999; Pasal 31 UU 24/2009 dan Pasal 26 Perpres 63/2019 (versi bahasa asing sebagai padanan, dan bahasa yang berlaku bila tafsirnya berbeda adalah bahasa yang disepakati); UU 10/2020.
Masuk untuk mulai
Dasar hukum
- KUHPerdatateks resmi ↗
- UU 8/1999 Perlindungan Konsumenteks resmi ↗
- UU 11/2008 ITEteks resmi ↗
- UU 19/2016 perubahan ITEteks resmi ↗
- UU 1/2024 perubahan kedua ITEteks resmi ↗
- Perpres 63/2019 Penggunaan Bahasa Indonesiateks resmi ↗
- UU 24/2009 Bendera, Bahasa, Lambang Negarateks resmi ↗
- UU 10/2020 Bea Meteraiteks resmi ↗
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaanteks resmi ↗
- PP 71/2019 PSTEteks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.