Unit 3 dari 12, sekitar 35 menit
Asas hukum kontrak
Hukum kontrak dalam Buku III KUHPerdata bertumpu pada beberapa asas. Konsensualisme menyatakan kontrak lahir pada saat sepakat, kecuali undang-undang menuntut bentuk atau penyerahan. Kebebasan berkontrak memberi para pihak keleluasaan menentukan isi dan bentuk kontrak dalam batas undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pacta sunt servanda membuat kontrak yang sah mengikat seperti undang-undang. Itikad baik menuntut kontrak dilaksanakan secara patut dan memberi hakim alat untuk mengoreksi pelaksanaan yang tidak adil. Asas kepribadian membatasi daya ikat kontrak pada para pihak, dengan pengecualian janji untuk pihak ketiga. Proporsionalitas menilai apakah hak dan kewajiban dipertukarkan secara adil.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan isi, dasar pasal, dan batas asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, itikad baik, kepribadian, dan proporsionalitas.
- Menerapkan asas-asas itu untuk menilai kapan sebuah kontrak lahir, siapa yang terikat, dan kapan hakim boleh mengoreksi isinya.
- Membandingkan pandangan klasik dan modern tentang hubungan kebebasan berkontrak dengan keadilan berkontrak.
Yang dibahas
- Konsensualisme: kontrak lahir pada detik sepakat
- Kebebasan berkontrak dan batas-batasnya
- Pacta sunt servanda: kontrak mengikat seperti undang-undang
- Itikad baik dalam pelaksanaan dan sebelum kontrak
- Kepribadian: siapa yang terikat oleh kontrak
- Proporsionalitas dan keseimbangan: keadilan dalam pertukaran
- Contoh kasus: Kafe Pak Bonar dan pemasok kopi
Contoh soal
Rina sepakat secara lisan membeli 50 karung beras dari Toko Hasan dengan harga yang sudah disebut. Esoknya Hasan menolak menyerahkan dengan alasan "belum ada kontrak tertulis dan belum dibayar". Bagaimana kedudukan jual beli itu?
- A. Belum ada jual beli, karena kontrak baru lahir setelah ditandatangani.
- B. Belum ada jual beli, karena kontrak baru lahir setelah harga dibayar.
- C. Jual beli sudah terjadi sejak mereka sepakat tentang barang dan harga.
- D. Jual beli sudah terjadi, tetapi baru mengikat setelah beras diserahkan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Jual beli adalah kontrak konsensual; tanda tangan hanya memperkuat pembuktian, bukan saat lahirnya kontrak.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 1458 justru menyatakan jual beli terjadi meskipun harga belum dibayar.
- C. Benar
- Benar. Pasal 1458 menetapkan jual beli terjadi saat sepakat tentang barang dan harga, walaupun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Penyerahan adalah pelaksanaan kewajiban, bukan syarat mengikatnya jual beli; syarat penyerahan berlaku pada perjanjian riil seperti penitipan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Asas konsensualisme
- Asas bahwa perjanjian lahir pada saat tercapai kesepakatan tentang hal-hal pokok, tanpa formalitas lain.
- Perjanjian formal
- Perjanjian yang baru sah bila dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, misalnya hibah dengan akta notaris.
- Perjanjian riil
- Perjanjian yang baru terjadi bila barang yang menjadi objeknya diserahkan, misalnya penitipan.
- Kebebasan berkontrak
- Kebebasan para pihak menentukan ada tidaknya, dengan siapa, isi, dan bentuk perjanjian dalam batas undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- Pacta sunt servanda
- Asas bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.
- Itikad baik objektif
- Ukuran kepatutan dan keadilan yang dipakai untuk menilai cara melaksanakan perjanjian.
- Janji untuk pihak ketiga
- Syarat dalam perjanjian yang memberi hak kepada orang yang bukan pihak, sebagaimana diatur Pasal 1317 KUHPerdata.
- Asas proporsionalitas
- Asas bahwa hak dan kewajiban para pihak dipertukarkan secara adil sesuai bagian masing-masing di seluruh proses kontraktual.
Dasar hukum
- KUHPerdata: Pasal 1315, 1316, 1317, 1318, 1320, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1347, 1266, 1458, 1476, 1682, 1694
- UU 8/1999 Perlindungan Konsumen: Pasal 18
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.