Unit 4 dari 12, sekitar 35 menit
Syarat sah perjanjian
Pasal 1320 KUHPerdata menyebut empat syarat persetujuan yang sah: kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Dua yang pertama disebut syarat subjektif karena menyangkut orangnya; dua yang terakhir syarat objektif karena menyangkut isi perjanjian. Kesepakatan cacat bila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan, dan doktrin menambahkan penyalahgunaan keadaan. Bila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas tuntutan pihak yang dilindungi, dalam jangka lima tahun. Bila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum sejak semula.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menguji keabsahan perjanjian dengan empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan pasal-pasal yang menjabarkannya.
- Membedakan kekhilafan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan beserta unsur masing-masing.
- Menentukan akibat cacatnya syarat: batal demi hukum atau dapat dibatalkan, siapa yang boleh menuntut, dan dalam jangka waktu berapa lama.
Yang dibahas
- Kesepakatan: bertemunya pernyataan kehendak
- Kekhilafan dan penipuan
- Paksaan dan penyalahgunaan keadaan
- Kecakapan untuk membuat perjanjian
- Pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang
- Akibat tidak terpenuhinya syarat: batal demi hukum dan dapat dibatalkan
- Contoh kasus: Kontrak katering Bu Dewi
Contoh soal
Sebuah toko daring memasang harga televisi Rp450.000, padahal harga pasarnya sekitar Rp4.500.000. Fajar langsung memesan sepuluh unit. Menurut teori kepercayaan seperti diterapkan Subekti, apakah toko terikat menjual dengan harga itu?
- A. Ya, karena yang menentukan selalu pernyataan yang tertulis.
- B. Ya, karena Fajar sudah memesan sehingga sepakat lahir otomatis.
- C. Tidak, karena orang yang berakal patut tahu harga itu keliru sehingga Fajar tidak boleh mempercayainya.
- D. Tidak, karena toko dapat membuktikan kehendak batinnya berapa pun selisih harganya.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Itu teori pernyataan murni, yang justru dikritik karena mengikat orang pada salah tulis yang jelas.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Pemesanan Fajar hanya melahirkan sepakat bila ia patut mempercayai harga itu sebagai kehendak toko.
- C. Benar
- Benar. Menurut teori kepercayaan, pernyataan mengikat hanya sejauh pihak lawan patut mempercayainya; selisih sepuluh kali lipat membuat kekeliruan itu terang.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Itu teori kehendak murni; menurut contoh Subekti, selisih yang tidak mencurigakan tetap mengikat penjual.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Syarat subjektif
- Syarat sah perjanjian yang menyangkut para pihak, yaitu kesepakatan dan kecakapan.
- Syarat objektif
- Syarat sah perjanjian yang menyangkut isi, yaitu pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang.
- Cacat kehendak
- Keadaan ketika sepakat ada tetapi tidak diberikan secara bebas atau benar, yaitu karena kekhilafan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan.
- Error in substantia
- Kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan.
- Penyalahgunaan keadaan
- Pemanfaatan keadaan khusus pihak lain, seperti keadaan darurat atau ketergantungan, untuk mendorong terjadinya perjanjian yang tidak akan dibuat tanpa itu.
- Batal demi hukum
- Akibat bahwa perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak semula dan dapat dinyatakan hakim karena jabatannya.
- Dapat dibatalkan
- Akibat bahwa perjanjian berlaku sampai dibatalkan hakim atas tuntutan pihak yang dilindungi.
- Causa
- Isi dan tujuan perjanjian yang hendak dicapai para pihak, berbeda dari motif pribadi yang mendorong mereka.
Dasar hukum
- KUHPerdata: Pasal 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 330, 433, 1446, 1449, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, 1467, 1798
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 31, 47, 50
- UU 30/2004 Jabatan Notaris: Pasal 39
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 75
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.