Unit 2 dari 12, sekitar 35 menit
Jenis perikatan
Perikatan paling sederhana mempunyai satu kreditur, satu debitur, satu prestasi, dan dapat ditagih seketika. Di luar itu KUHPerdata mengatur enam jenis. Perikatan bersyarat bergantung pada peristiwa yang belum tentu terjadi, baik untuk menunda lahirnya perikatan maupun untuk menghapusnya. Ketetapan waktu hanya menunda pelaksanaan. Perikatan alternatif memberi pilihan di antara beberapa prestasi. Pada perikatan tanggung renteng, setiap debitur dapat ditagih seluruh utang atau setiap kreditur dapat menagih seluruhnya, dan sifat ini harus dinyatakan tegas atau ditentukan undang-undang. Dapat tidaknya perikatan dibagi bergantung pada prestasinya dan terutama penting bila ada ahli waris. Ancaman hukuman adalah ganti rugi yang ditetapkan lebih dulu, yang mengikuti perikatan pokok dan dapat diubah hakim.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan perikatan bersyarat dari perikatan dengan ketetapan waktu dan menentukan akibat terpenuhinya syarat tangguh dan syarat batal.
- Menerapkan aturan perikatan alternatif, tanggung renteng, dan dapat atau tidak dapat dibagi pada kasus dengan beberapa barang atau beberapa pihak.
- Menilai klausul ancaman hukuman, termasuk hubungannya dengan perikatan pokok dan kewenangan hakim mengubahnya.
Yang dibahas
- Perikatan bersyarat
- Akibat syarat dan syarat batal dalam perjanjian timbal balik
- Perikatan dengan ketetapan waktu
- Perikatan alternatif dan perikatan fakultatif
- Perikatan tanggung renteng
- Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi
- Perikatan dengan ancaman hukuman
- Contoh kasus: Pinjaman modal tiga sekawan
Contoh soal
Pak Gani berjanji menjual sawahnya kepada Pak Lukman "jika permohonan kredit Pak Lukman di bank disetujui". Syarat apakah ini, dan kapan Pak Gani wajib menyerahkan sawah?
- A. Syarat tangguh; Pak Gani baru wajib menyerahkan setelah kredit disetujui.
- B. Syarat batal; Pak Gani wajib menyerahkan sekarang dan mengambilnya kembali bila kredit ditolak.
- C. Ketetapan waktu; Pak Gani wajib menyerahkan setelah bank selesai memeriksa.
- D. Syarat potestatif; perikatan batal karena bergantung pada kemauan bank.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Benar. Perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa yang belum pasti itu terjadi.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Persetujuan kredit di sini menentukan lahirnya kewajiban, bukan hapusnya kewajiban yang sudah berjalan.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Persetujuan kredit belum pasti terjadi, sedangkan ketetapan waktu menunjuk hal yang pasti datang.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Syarat potestatif yang dilarang Pasal 1256 bergantung semata-mata pada kemauan orang yang terikat dalam perikatan itu, bukan pada keputusan pihak ketiga seperti bank.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perikatan murni
- Perikatan dengan satu kreditur, satu debitur, dan satu prestasi yang dapat ditagih seketika.
- Syarat tangguh
- Peristiwa yang belum tentu terjadi yang menunda lahirnya perikatan sampai peristiwa itu terjadi.
- Syarat batal
- Peristiwa yang belum tentu terjadi yang, bila terjadi, menghapus perikatan dan mengembalikan keadaan seperti semula.
- Ketetapan waktu
- Hal yang pasti datang yang hanya menunda pelaksanaan perikatan, bukan lahirnya.
- Perikatan alternatif
- Perikatan dengan dua atau lebih prestasi yang salah satunya cukup dipenuhi untuk membebaskan debitur.
- Perikatan fakultatif
- Perikatan dengan satu prestasi yang boleh diganti debitur dengan prestasi lain.
- Tanggung renteng
- Perikatan dengan beberapa debitur yang masing-masing dapat ditagih seluruh utang, atau beberapa kreditur yang masing-masing dapat menagih seluruhnya.
- Ancaman hukuman
- Janji debitur melakukan sesuatu, biasanya membayar denda, bila ia tidak memenuhi perikatan, sebagai ganti rugi yang ditetapkan lebih dulu.
Dasar hukum
- KUHPerdata: Pasal 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1282, 1283, 1284, 1287, 1293, 1294, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1309, 1338, 1390, 1749, 1811, 1836
- KUHD: Pasal 18
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.