Unit 9 dari 12, sekitar 35 menit
Perjanjian tidak bernama dan kontrak modern
KUHPerdata hanya mengatur sebagian kecil perjanjian yang dipakai sekarang. Pasal 1319 menundukkan semua perjanjian, bernama atau tidak, pada ketentuan umum Buku III, sehingga perjanjian tidak bernama sah sepanjang memenuhi Pasal 1320. Untuk perjanjian campuran, doktrin menawarkan teori kombinasi, absorpsi, dan sui generis. Sewa guna usaha adalah pembiayaan barang modal yang pemiliknya tetap perusahaan pembiayaan. Waralaba adalah pemberian hak memakai merek dan sistem usaha dengan imbalan, yang juga tunduk pada aturan lisensi. Kontrak elektronik mengikat menurut UU ITE, menurut tafsir yang lazim lahir saat penerimaan sampai kepada pengirim penawaran, dan dibuktikan antara lain lewat tanda tangan elektronik.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menentukan aturan mana yang berlaku bagi perjanjian yang tidak diatur sebagai perjanjian bernama, termasuk perjanjian campuran.
- Membedakan sewa guna usaha dan waralaba dari perjanjian bernama yang mirip, lalu menilai hak dan kewajiban para pihaknya.
- Menilai kapan kontrak elektronik lahir, kapan sah, dan bagaimana tanda tangan elektroniknya dibuktikan.
Yang dibahas
- Perjanjian tidak bernama dan dasar hukumnya
- Perjanjian campuran dan cara menerapkan aturannya
- Sewa guna usaha
- Waralaba
- Kontrak elektronik: lahir dan sahnya
- Tanda tangan elektronik, pembuktian, dan pilihan hukum
- Contoh kasus: Belanja mesin kopi lewat aplikasi
Contoh soal
CV Sinar Cipta dan PT Lintas Data membuat perjanjian kerja sama pemasaran aplikasi yang tidak dikenal dalam KUHPerdata. Satu tahun kemudian PT Lintas Data berhenti membayar komisi dan berdalih perjanjian itu tidak tunduk pada KUHPerdata karena tidak bernama. Bagaimana penilaiannya?
- A. Dalih itu benar, karena KUHPerdata hanya berlaku bagi perjanjian yang diberi nama di dalamnya.
- B. Dalih itu keliru; perjanjian tetap tunduk pada ketentuan umum Buku III, termasuk aturan wanprestasi.
- C. Dalih itu keliru hanya bila perjanjian dibuat dengan akta notaris.
- D. Dalih itu benar, karena perjanjian tidak bernama hanya mengikat secara moral sampai diatur undang-undang khusus.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 1319 justru menundukkan perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu pada peraturan umum Buku III.
- B. Benar
- Benar. Pasal 1319 berlaku bagi semua persetujuan, sehingga syarat sah, kekuatan mengikat, dan wanprestasi tetap berlaku.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 1320 tidak mensyaratkan akta notaris untuk perjanjian tidak bernama.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 1338 membuat perjanjian yang sah mengikat sebagai undang-undang, tanpa menunggu undang-undang khusus.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perjanjian tidak bernama (innominaat)
- Perjanjian yang tidak diatur dengan nama dan aturan khusus dalam KUHPerdata, tetapi tetap tunduk pada ketentuan umum Buku III.
- Perjanjian campuran
- Perjanjian yang memadukan unsur dua atau lebih perjanjian bernama sehingga tidak dapat dipisahkan menjadi perjanjian yang berdiri sendiri.
- Teori absorpsi
- Teori yang menerapkan aturan perjanjian bernama dari unsur yang paling menonjol pada seluruh perjanjian campuran.
- Sewa guna usaha (leasing)
- Pembiayaan berupa penyediaan barang modal milik lessor untuk dipakai lessee selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala.
- Hak opsi
- Hak lessee pada akhir masa sewa guna usaha untuk membeli barang dengan nilai sisa.
- Waralaba
- Perjanjian pemberian hak memakai merek dan sistem usaha yang sudah terbukti, dengan imbalan biaya awal dan royalti.
- Kontrak elektronik
- Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.
- Tanda tangan elektronik tersertifikasi
- Tanda tangan elektronik yang memakai sertifikat dari penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dan perangkat pembuat tanda tangan tersertifikasi.
Dasar hukum
- KUHPerdata: Pasal 1319, 1320, 1338, 1339, 1347, 1548, 1550, 1553, 1459
- UU 20/2016 Merek dan IG: Pasal 42
- UU 30/2000 Rahasia Dagang: Pasal 6, 8
- UU 5/1999 Persaingan Usaha: Pasal 50
- UU 11/2008 ITE: Pasal 1, 5, 6, 11, 17, 18, 18A, 20, 21
- PP 71/2019 PSTE: Pasal 46, 47, 49, 59, 60
- UU 42/1999 Jaminan Fidusia
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.