Unit 1 dari 6, sekitar 32 menit
Konsep dan jenis
Perjanjian internasional adalah kesepakatan tertulis yang diatur hukum internasional dan menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Namanya, apakah treaty, convention, agreement, atau MoU, tidak menentukan sifatnya; yang menentukan ialah isi, maksud para pihak, dan akibat hukumnya. Perjanjian dapat dibagi menurut jumlah pihak, keterbukaan, fungsi, dan cara mengikatkan diri. Konvensi Wina 1969 merumuskan kaidah pokok yang sebagian besar mencerminkan hukum kebiasaan, sehingga mengikat Indonesia sebagai kebiasaan walau Indonesia belum menjadi pihak.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan unsur perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan UU 24/2000.
- Membedakan perjanjian internasional dari kesepakatan yang bukan perjanjian menurut maksud para pihak dan isinya.
- Menjelaskan status Konvensi Wina 1969 sebagai kodifikasi kebiasaan dan akibatnya bagi Indonesia.
Yang dibahas
- Pengertian perjanjian internasional
- Nama tidak menentukan sifat
- Pembagian perjanjian internasional
- Memorandum of Understanding
- Konvensi Wina 1969 sebagai kodifikasi kebiasaan
- Pacta sunt servanda dan batas daya ikat
- Contoh kasus: Nota kesepahaman kerja sama maritim
Contoh soal
Dua perusahaan dari negara berbeda menandatangani kontrak jual beli tertulis yang tunduk pada hukum salah satu negara. Apakah itu perjanjian internasional menurut UU 24/2000?
- A. Ya, karena tertulis dan melibatkan dua negara.
- B. Tidak, karena diatur hukum nasional dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum publik.
- C. Ya, karena setiap kontrak lintas negara dianggap perjanjian internasional.
- D. Tidak, karena perjanjian internasional tidak boleh tertulis.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Yang melibatkan negara adalah perusahaannya, bukan negara sebagai pihak.
- B. Benar
- Perjanjian internasional diatur hukum internasional dan melahirkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
- C. Kurang tepat
- Tidak setiap kontrak lintas negara adalah perjanjian internasional.
- D. Kurang tepat
- Unsur tertulis justru menjadi bagian definisi dalam UU 24/2000.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perjanjian internasional
- Kesepakatan tertulis yang diatur hukum internasional dan menimbulkan hak dan kewajiban hukum publik.
- Ratifikasi
- Pengesahan perjanjian oleh negara yang sebelumnya menandatanganinya.
- Aksesi
- Keikutsertaan suatu negara pada perjanjian yang telah dibuat pihak lain.
- MoU
- Dokumen kesepahaman yang statusnya sebagai perjanjian ditentukan oleh maksud para pihak dan isinya.
- Kodifikasi
- Perumusan tertulis kaidah hukum yang sudah ada, terutama kebiasaan.
- Pacta sunt servanda
- Perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan dilaksanakan dengan itikad baik.
- Pacta tertiis
- Perjanjian pada umumnya tidak membebani maupun menguntungkan negara ketiga tanpa persetujuannya.
Dasar hukum
- UU 24/2000 Perjanjian Internasional: Pasal 1, 3, 4, 10
- UU 37/1999 Hubungan Luar Negeri: Pasal 1
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.