Unit 2 dari 6, sekitar 30 menit
Pembuatan perjanjian
Perjanjian internasional tidak lahir dalam satu peristiwa. Menurut UU 24/2000, pembuatannya melewati penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Sebelum berunding, Indonesia menyusun pedoman delegasi. Orang yang bertindak atas nama negara perlu bukti kewenangan: Surat Kuasa untuk menandatangani atau mengikat negara, Surat Kepercayaan untuk menghadiri dan berunding. Tanda tangan dapat berarti sekadar menyetujui naskah, atau dapat berarti negara terikat, bergantung pada perjanjiannya. Cara sebuah negara menyatakan terikat berbeda-beda dan harus dibedakan dari tanda tangan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan lima tahap pembuatan perjanjian internasional menurut UU 24/2000 dan peran pedoman delegasi.
- Membedakan Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan serta menyebutkan siapa yang tidak memerlukan Surat Kuasa.
- Membedakan penandatanganan yang hanya menyetujui naskah dari tindakan yang mengikat negara.
Yang dibahas
- Lima tahap pembuatan perjanjian
- Pedoman delegasi dan perundingan
- Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan
- Makna tanda tangan
- Persetujuan untuk terikat
- Wewenang negara dan batas hukum dasarnya
- Contoh kasus: Perjanjian pelayaran Indonesia dan Negara Pantai Biru
Contoh soal
Delegasi Indonesia dan delegasi sebuah negara tetangga membubuhkan paraf pada naskah akhir perjanjian bilateral. Apa makna paraf itu menurut uraian tahap pembuatan perjanjian?
- A. Kedua negara sudah terikat penuh pada perjanjian itu.
- B. Naskah sudah disetujui sebagai teks akhir pada tahap penerimaan, tetapi penandatanganan resmi belum terjadi.
- C. Perjanjian sudah diberlakukan dengan undang-undang pengesahan.
- D. Tahap penjajakan sudah selesai sehingga perundingan tidak perlu dilakukan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Paraf tidak mengikat negara. Keterikatan baru muncul melalui cara yang diatur perjanjian.
- B. Benar
- Pada perundingan bilateral, penerimaan sering ditandai paraf ketua delegasi.
- C. Kurang tepat
- Pengesahan dengan undang-undang terjadi jauh sesudah naskah ditandatangani.
- D. Kurang tepat
- Penjajakan mendahului perundingan, bukan menggantikannya.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Penjajakan
- Tahap awal ketika para pihak menjajaki kemungkinan dibuatnya perjanjian.
- Pedoman delegasi
- Dokumen yang memuat posisi Indonesia dalam perundingan dan perlu persetujuan Menteri.
- Surat Kuasa (Full Powers)
- Surat dari Presiden atau Menteri yang memberi kuasa menandatangani atau mengikat negara.
- Surat Kepercayaan (Credentials)
- Surat yang memberi kuasa menghadiri dan merundingkan suatu perjanjian.
- Otentikasi
- Tindakan memastikan naskah sebagai teks yang benar dan final.
- Aksesi (accession)
- Cara negara yang tidak ikut menandatangani mengikatkan diri pada perjanjian yang sudah dibuat.
- Depositary (penyimpan)
- Negara atau organisasi yang menyimpan piagam pengesahan dan memberitahu para pihak.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 11
- UU 24/2000 Perjanjian Internasional: Pasal 1, 3, 5, 6, 7, 15, 2, 4
- UU 37/1999 Hubungan Luar Negeri: Pasal 13, 14
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.